Dana Kelolaan BPKH Tembus Rp171 Triliun, Target 2025 Rp188,9 Triliun

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang stabil dari Rp166,54 triliun pada 2022 menjadi Rp171,64 triliun pada 2024. Untuk tahun 2025, BPKH menargetkan dana kelolaan mencapai Rp188,9 triliun.

Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa per Agustus 2025, sebanyak 75,9 persen dana atau senilai Rp130,39 triliun telah dialokasikan untuk investasi, sedangkan Rp41,39 triliun sisanya ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro.

“Strategi ini menjamin dua hal, yakni menjaga likuiditas tinggi untuk operasional haji dan mengoptimalkan imbal hasil melalui instrumen syariah yang aman,” kata Fadlul dalam forum Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).

• Baca juga:

  Tidak Ada Investasi Gagal dalam Kelola Dana Haji, Ini Penegasan Kepala BPKH

BPKH mencatat pertumbuhan investasi sebesar 1,92 persen dan kenaikan penempatan dana mencapai 15,59 persen dalam satu tahun terakhir. Total nilai manfaat yang dihasilkan hingga Agustus 2025 mencapai Rp8,10 triliun, naik 6,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp6,39 triliun berasal dari hasil investasi.

Fadlul menekankan bahwa pengelolaan dana haji bukan semata-mata tugas keuangan, tetapi merupakan mandat besar yang menyentuh aspek spiritual dan ekonomi umat.

• Baca juga:

  Soal Dana Haji Perkuat Nilai Tukar Rupiah, Gubernur BI: Pemberitaannya Tidak Benar

“Ini bukan hanya tugas finansial. Ini amanah suci dengan dampak besar terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Dalam memperluas peran strategis di luar negeri, BPKH telah membentuk anak perusahaan bernama BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini terlibat dalam sektor perhotelan, properti, katering, dan transportasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan jamaah haji Indonesia.

• Baca juga:

  Calon Jamaah Haji yang Ingin Tarik Kembali Dananya, BPKH Siap Kembalikan

“Dengan BPKH Limited, kami dapat menjamin layanan berkualitas sekaligus memaksimalkan manfaat investasi di dalam negeri,” jelasnya.

Fadlul menambahkan bahwa imbal hasil investasi yang diperoleh tidak hanya ditahan, tetapi langsung digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Hal ini termasuk penyediaan makanan siap saji saat puncak haji, pasokan bumbu khas Nusantara, serta penyewaan area komersial di hotel jamaah Indonesia.

“Kami menghubungkan langsung UMKM Indonesia dengan pasar di Tanah Suci. Produk seperti rendang kini punya jalur distribusi langsung ke konsumen haji,” tutupnya dikutip Antara.