-
-
-
Loading
Loading
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) menghadiri Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025). (ANTARA/Aji Cakti)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Di tengah berbagai spekulasi soal masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembangunan di IKN tetap berjalan dan tidak akan berhenti di tengah jalan.
Menurutnya, IKN tidak akan berubah menjadi “kota hantu” seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak. “Kalau ekonomi Indonesia makin kuat, maka dana pemerintah juga akan makin banyak. Jadi jangan takut, IKN tidak akan jadi kota hantu. Prediksi media asing sering kali salah,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah perusahaan swasta telah mendapat izin untuk membangun perumahan di kawasan IKN. “Pembangunan rumah sudah mulai jalan. Pemerintah baru akan turun tangan lagi jika memang dibutuhkan di tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.
Purbaya menegaskan, tidak ada tanda-tanda pembangunan IKN terhenti. “Yang jelas, proyek swasta terus berjalan. Kita mengikuti arahan Presiden, jadi semuanya masih sesuai rencana,” katanya.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa jumlah pekerja di kawasan IKN akan meningkat signifikan demi mempercepat pembangunan. “Sekarang sekitar 7.000 pekerja sudah tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dan ke depan jumlahnya bisa mencapai 20 ribu orang,” jelasnya dikutip Antara.
Baca juga:
Reshuffle Kabinet Prabowo: Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Gantikan Sri Mulyani sebagai Menteri KeuanganSetelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan fisik dan nonfisik semakin masif. Saat ini, OIKN mulai menyiapkan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sebagai bagian dari tahap kedua pembangunan IKN.
Kontrak hasil lelang proyek pembangunan dua kawasan strategis itu dijadwalkan rampung pada akhir Oktober hingga November 2025. Kompleks legislatif akan berdiri di atas lahan seluas 42 hektar dengan nilai investasi sekitar Rp8,5 triliun, mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan area kerja parlemen lainnya.
Adapun kompleks yudikatif yang akan dibangun di atas lahan 15 hektar menelan biaya sekitar Rp3,1 triliun, mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Seluruh proses konstruksi diperkirakan memakan waktu 25 bulan, mulai November 2025.
Dengan progres tersebut, pembangunan IKN terus menunjukkan arah positif. Pemerintah optimistis, Ibu Kota Nusantara tidak hanya akan berdiri megah secara fisik, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan yang hidup dan berdaya.
