APBN 2026 Disiapkan untuk Bencana, Purbaya Alihkan Rp60 Triliun dari Belanja K/L

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, anggaran sebesar Rp60 triliun telah disiapkan dari hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia menegaskan bahwa dana pemulihan bencana yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepenuhnya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, efisiensi anggaran dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap program dan aktivitas K/L, khususnya untuk tahun anggaran 2026. Dari proses tersebut, pemerintah menemukan sejumlah belanja yang dinilai tidak prioritas.

• Baca juga:

  Natal 2025, Presiden Prabowo Sambangi Luhut Bahas Ekonomi hingga Pemulihan Bencana

“Ketika APBN selesai dibahas di DPR, kami menelusuri seluruh program kementerian dan lembaga. Masih banyak kegiatan yang kurang relevan, sehingga berhasil dikumpulkan Rp60 triliun. Dana ini sudah siap digunakan ketika dibutuhkan,” ujar Purbaya.

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana, sejalan dengan arahan Presiden agar pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.

• Baca juga:

  Reshuffle Kabinet Prabowo: Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Gantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan

Untuk kebutuhan jangka pendek, Purbaya mengungkapkan BNPB telah mengajukan anggaran sebesar Rp1,6 triliun pada tahun berjalan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan cadangan anggaran Rp1,3 triliun yang dapat dimanfaatkan BNPB pada tahun depan.

Tak hanya di tingkat pusat, Kementerian Keuangan juga berencana memberikan relaksasi fiskal bagi pemerintah daerah yang terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membangun kembali infrastruktur dan layanan publik.

• Baca juga:

  APBN 2026 Disiapkan untuk Bencana, Purbaya Alihkan Rp60 Triliun dari Belanja K/L

“Pemulihan bencana menjadi prioritas. Kami pastikan tidak ada hambatan dari sisi anggaran,” tegas Purbaya dikutip Antara.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membutuhkan total anggaran Rp51,82 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,72 triliun dialokasikan untuk kebutuhan tanggap darurat, sementara Rp49,10 triliun ditujukan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah hingga panjang.

Jika dirinci per wilayah, kebutuhan anggaran pemulihan di Aceh diperkirakan mencapai Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun.