Skema Hunian Pascabencana Sumatera Ditetapkan, Bantuan Mulai Rp15 Juta

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah telah menetapkan skema bantuan hunian bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera, mulai dari bantuan tunai hingga pembangunan hunian tetap.

Skema tersebut dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian ATR/BPN, Polri, TNI, BNPB, serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.

“Tadi malam kami juga melaksanakan rapat dalam rangka penanganan masalah kerusakan rumah, kita tahu bahwa rumah memang ada klasifikasi tiga. Rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Tadi malam kami rapat lebih kurang tiga jam,” kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

• Baca juga:

  Kepala Daerah Diminta Bendung Berkembangnya Sel-sel Teroris dan Paham Radikalisme

Pemerintah menetapkan rumah rusak ringan dan rusak sedang menerima dukungan biaya perbaikan yang dibayarkan melalui BNPB. Nilainya masing-masing Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

Sementara rumah rusak berat ditangani melalui penyediaan hunian sementara. Warga dapat memilih menempati hunian yang disiapkan pemerintah atau tinggal sementara di rumah keluarga sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

• Baca juga:

  Skema Hunian Pascabencana Sumatera Ditetapkan, Bantuan Mulai Rp15 Juta

Pembangunan hunian tetap direncanakan melalui tiga jalur. Pemerintah menyiapkan pembangunan 15.000 unit melalui Danantara.

Kementerian PKP membangun melalui APBN dengan jumlah lebih besar. Skema gotong royong juga dibuka bagi pihak lain yang ingin berkontribusi.

• Baca juga:

  Purbaya Siap Keluarkan Dana Darurat untuk Bencana Sumatera, Tunggu Keputusan Status Nasional

“Artinya pihak-pihak yang ingin membantu, di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah ground breaking minggu lalu,” jelas Tito.

Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah menyiapkan dukungan tambahan bagi warga terdampak.

Kemensos menyalurkan bantuan perabotan senilai Rp3 juta, bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk pauk Rp15.000 per hari selama tiga bulan.

Tito menegaskan percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data yang disusun pemerintah daerah.

“Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name by address dari yang rusak ringan, sedang, berat tersebut. Data ini kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat,” ucapnya.

Dari total daerah terdampak, sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah mengirimkan data. Sebagian wilayah Sumatera Utara menyusul. Sementara pengiriman data dari Aceh masih terbatas.

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah mendukung keterlibatan BNPB dan Badan Pusat Statistik dalam pengumpulan dan pelengkapan data per nama dan per alamat.

“Kita membantu, mendukung BNPB bergerak, kemudian juga dari BPS, Badan Pusat Statistik bergerak juga untuk mengumpulkan data-data by name by address,” ungkap Tito.

Data yang terkumpul akan divalidasi oleh kepolisian setempat, kejaksaan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar penyaluran bantuan berjalan cepat dan akuntabel.

“Nah kita harapkan secepat mungkin data ini, tentu datanya tidak harus nunggu lengkap, bergelombang, karena kan nanti ada yang lagi yang mungkin belum terdata. Yang penting punya data dulu utama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial, BNPB langsung akan membayarkan,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara yang sedang direkonsiliasi, tercatat 68.855 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak, dengan total 213.432 unit rumah terdampak.

“Kita harapkan kalau seandainya sudah didapat data yang rusak ringan, rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah, ini lebih kurang dua pertiga dari jumlah yang rusak. Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali, sambil sudah dibantu dibersihkan, kembali diisi oleh Menteri Sosial, uang lauk pauknya oleh Menteri Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi lebih kurang hampir 60 persen,” ucap Tito.

“Jadi kita memikirkan tinggal yang 40 persen, dibangunkan huntara, hunian sementara, dan hunian tetap,” pungkasnya.