Daya Beli 2026 Diprediksi Makin Berat, Celios Soroti Masalah Pekerjaan Formal

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Daya beli masyarakat diperkirakan bakal menghadapi tantangan yang lebih berat sepanjang 2026. Menurut Center of Economic and Law Studies (Celios), salah satu pemicunya adalah masalah klasik yang belum benar-benar tuntas: seretnya lapangan pekerjaan formal.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa kondisi ini membuat konsumen cenderung menahan belanja. Ketika pekerjaan formal sulit didapat, masyarakat akan lebih berhitung dalam mengeluarkan uang—terutama untuk kebutuhan non-prioritas.

“Tekanan terhadap daya beli konsumen diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu adanya kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal,” kata Bhima saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/1/2026).

• Baca juga:

  Setahun Makan Bergizi Gratis: Studi CELIOS Menilai Program MBG Belum Capai Tujuan Utama

Harga Komoditas Naik Jelang Ramadhan

Selain persoalan pekerjaan, Bhima juga menyoroti faktor musiman yang hampir selalu berulang: harga komoditas yang naik menjelang Ramadhan. Kondisi ini, menurutnya, bisa ikut menekan daya beli, khususnya bagi rumah tangga kelas menengah ke bawah yang belanjanya banyak terserap untuk kebutuhan pokok.

• Baca juga:

  Soroti Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud, Ekonom Indef: Kemenristek Tetap Didukung, Bukti Komitmen Pemerintah Dorong Riset

Menariknya, meskipun produksi beberapa komoditas tercatat surplus—contohnya beras—tetap ada potensi tekanan dari sisi permintaan. Bhima menilai, kebutuhan suplai pangan juga terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini makin luas penerapannya.

Ia menyinggung lonjakan anggaran MBG yang meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Dalam situasi seperti ini, pasar bisa merasakan tarikan permintaan tambahan yang ujungnya berpengaruh ke harga.

• Baca juga:

  Program Ekonomi Capres-Cawapres Ditunggu Pelaku Pasar, Begini Komentar INDEF

“Ini akan memicu kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” ujarnya.

Celios Usul PPN Dipangkas

Untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga tetap bergerak (dan tidak “melesu” terlalu dalam), Bhima menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kelas menengah.

Salah satu yang ia soroti adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Celios menilai PPN bisa dipangkas ke kisaran 8–9 persen agar belanja masyarakat lebih longgar, sehingga konsumsi domestik tetap menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Suku Bunga Turun, Cicilan Harus Ikut Turun

Selain pajak, Bhima juga menekankan pentingnya mempercepat transmisi penurunan suku bunga. Artinya, ketika suku bunga turun di level kebijakan, efeknya perlu cepat terasa di level masyarakat.

Kalau transmisi ini berjalan, masyarakat yang punya cicilan—seperti KPR atau kredit kendaraan—bisa menikmati nominal angsuran yang lebih ringan. Dengan cicilan yang tidak terlalu “mencekik”, ruang belanja pun ikut terbuka.

Kunci Lain: Pekerjaan Formal Harus Diperbanyak

Namun pada akhirnya, menurut Bhima, solusi paling fundamental tetap ada pada penciptaan lapangan kerja.Ia menilai kebijakan fiskal yang lebih agresif—termasuk defisit yang melebar—harus diuji efektivitasnya: apakah belanja negara benar-benar berkualitas dan mampu menciptakan pekerjaan yang nyata, bukan sekadar ramai di atas kertas.

“Yang perlu dilakukan adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Defisit yang lebar itu harus dicek, apakah kualitas belanjanya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Bhima.

Keyakinan Konsumen Masih Optimis, Meski Turun Tipis

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mencatat keyakinan konsumen masih berada di zona optimis pada Desember 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 123,5 (di atas 100 berarti optimis).

Meski begitu, angkanya turun tipis 0,5 poin dibanding November 2025 yang tercatat 124. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga melemah tipis.

Namun ada catatan positif: Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) justru meningkat menjadi 106,5, naik dari 103,7 pada bulan sebelumnya—memberi sinyal bahwa harapan pasar tenaga kerja masih ada, meski belum cukup kuat untuk mengangkat daya beli secara cepat.