-
-
-
Loading
Loading
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Aviliani menyampaikan kata sambutan dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak pelaku usaha swasta untuk semakin agresif membuka lapangan kerja baru. Langkah ini dinilai penting agar kelas menengah bawah bisa terdorong naik kelas, sekaligus memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Aviliani mengatakan, sektor swasta punya pekerjaan rumah besar untuk membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja. Pesan itu ia sampaikan dalam agenda Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
“PR kita di sektor swasta, dalam hal ini Kadin, adalah bagaimana ikut membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Aviliani menyoroti kondisi konsumsi rumah tangga yang masih timpang. Padahal, konsumsi merupakan salah satu penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, konsumsi saat ini masih banyak ditopang oleh kelompok atas dan menengah atas, dengan kontribusi sekitar 70 persen dari total konsumsi dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, kelompok menengah bawah berkontribusi sekitar 17 persen.
Meski persentasenya terlihat kecil, Aviliani menekankan jumlah penduduk menengah bawah sangat besar, mencapai sekitar 75 juta orang. Tantangan terbesarnya adalah tekanan pendapatan yang cenderung melemah sehingga daya beli mereka ikut turun.
Di titik inilah, kata Aviliani, peran swasta menjadi krusial. Dengan memperluas kesempatan kerja, perusahaan dapat membantu meningkatkan pendapatan kelompok menengah bawah—yang ujungnya akan memperkuat konsumsi dan memperlebar basis kelas menengah nasional.
“Agar 75 juta orang atau 17 persen tadi bisa naik kelas, menjadi bagian dari yang 70 persen,” katanya dikutip Antara.
Ia menambahkan, kelompok menengah bawah seharusnya menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi. Pasalnya, kelompok kelas bawah—yang diperkirakan berjumlah sekitar 25 juta orang dengan kontribusi 13 persen terhadap PDB—umumnya masih mendapatkan dukungan pemerintah melalui berbagai bantuan sosial, salah satunya
Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sementara kelompok menengah bawah, menurutnya, sering berada di posisi “serba tanggung”. Mereka tidak selalu masuk kategori penerima bantuan, namun juga tidak cukup kuat untuk menghadapi penurunan pendapatan.
“Yang bermasalah sebenarnya adalah yang 17 persen ini. Itu PR yang harus mulai jadi perhatian,” tutup Aviliani.
