Sritex Pailit dan Tutup Operasional, Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil Baru

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah tengah menyiapkan langkah baru untuk menjaga denyut industri tekstil nasional. Setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)—salah satu raksasa tekstil Indonesia—dinyatakan pailit dan menghentikan kegiatan operasionalnya, pemerintah disebut akan membentuk BUMN baru khusus bidang tekstil.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengatakan, rencana pembentukan BUMN tekstil ini akan difokuskan untuk menangani persoalan sektor garmen dan tekstil, dengan dukungan pendanaan dan pengelolaan melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. 

Pemerintah: Aktivitas Ekonomi Sritex Harus Tetap Jalan

Menurut Prasetyo, pemerintah tidak ingin efek domino dari tutupnya Sritex makin panjang—terutama bagi ekosistem ekonomi yang selama ini bergantung pada perusahaan tersebut.

• Baca juga:

  Antisipasi Risiko Tarif AS, Pemerintah Bentuk BUMN Tekstil dan Suntik Dana Besar

“PT Sritex bagaimana pun harus kita selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 

Pernyataan ini menegaskan satu hal penting: meski perusahaan pailit, aktivitas ekonomi yang selama ini tumbuh di sekitarnya—produksi, suplai, hingga tenaga kerja—diupayakan tetap bergerak, tidak langsung “mati total”.

• Baca juga:

  Danantara Siapkan 33 Proyek Waste to Energy, Dorong Indonesia Capai Net Zero Emission 2060

PHK Massal Jadi Sorotan: Lebih dari 10 Ribu Pekerja Terdampak

Penutupan operasional Sritex ikut menyeret persoalan yang jauh lebih besar: pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar. Informasi yang beredar menyebut lebih dari 10 ribu karyawan terdampak. 

• Baca juga:

  Pemerintah Diminta Tawarkan Solusi Sebelum Menindak Pelaku Thrifting

Prasetyo juga menekankan bahwa Sritex selama ini bukan pemain kecil. Selain menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, perusahaan ini dikenal mampu memproduksi berbagai kebutuhan—mulai dari pakaian jadi, seragam, hingga produk ekspor.

“Di sana kurang lebih mempekerjakan 10 ribu karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan… baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” kata Prasetyo. 

Arahan Presiden Prabowo: BUMN Baru, Bukan Menghidupkan Perusahaan Lama

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan rencana serupa. Ia mengatakan, pemerintah akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil, dan menegaskan bahwa ini bukan kebijakan untuk menghidupkan perusahaan tekstil lama.

Airlangga menyebut, arahan itu berasal dari Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, pada 11 Januari 2026. 

Kenapa Tekstil Jadi Prioritas?

Menurut pemerintah, industri tekstil dan garmen adalah sektor yang berada di garis depan ketika terjadi gejolak kebijakan global—termasuk isu tarif Amerika Serikat. Artinya, ketika pasar ekspor terganggu, industri tekstil bisa jadi salah satu yang paling cepat terasa dampaknya. 

Karena itu, pemerintah menilai perlu ada “kendaraan baru” yang lebih kuat untuk menjaga daya saing tekstil Indonesia.

Dana US$6 Miliar dan Target Ekspor 10 Tahun

Tak berhenti di wacana, pemerintah juga menyiapkan amunisi pendanaan. Total dana yang disiapkan disebut mencapai US$6 miliar, yang akan disalurkan melalui Danantara. Dana ini akan diarahkan untuk:

• pengadaan barang modal (mesin dan fasilitas produksi),
• adopsi teknologi baru,
• serta peningkatan kapasitas ekspor tekstil Indonesia. 

Pemerintah juga menyusun roadmap penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Targetnya cukup ambisius: nilai ekspor tekstil Indonesia yang saat ini disebut sekitar US$4 miliar ditargetkan bisa melonjak menjadi US$40 miliar dalam 10 tahun. 

Airlangga menekankan, roadmap itu tidak hanya bicara soal ekspor, tetapi juga soal memperkuat rantai nilai industri tekstil—agar Indonesia tidak hanya menang di hilir, melainkan juga kokoh dari sisi bahan baku dan proses produksi.

Negara Turun Tangan, Pasar Menunggu Kepastian

Rencana pembentukan BUMN tekstil baru ini memperlihatkan bahwa negara tidak ingin industri padat karya seperti tekstil jatuh terlalu dalam. Namun publik tentu menunggu hal paling krusial: seberapa cepat eksekusi kebijakan dilakukan, dan apakah langkah ini benar-benar bisa menyerap kembali tenaga kerja terdampak serta menjaga roda industri tetap berputar.