Konflik Iran Memanas, Komisi XI DPR Ingatkan Risiko Fiskal dan Tekanan Rupiah

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memantik kewaspadaan di dalam negeri. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah segera bersiap dengan langkah fiskal dan moneter yang matang menyusul meningkatnya tensi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurut Misbakhun, konflik yang melibatkan kawasan kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memberi tekanan serius pada perekonomian Indonesia. Lonjakan harga minyak dunia dan gejolak pasar keuangan menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan.

“Ketika harga energi global naik dan pasar keuangan bergejolak, dampaknya bisa langsung terasa ke dalam negeri. Nilai tukar rupiah bisa tertekan, subsidi energi membengkak, dan harga barang ikut terdorong naik,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

• Baca juga:

  Komisi XI DPR: PFII Dipimpin Gubernur Pilihan Presiden, tanpa Fit and Proper Test DPR

Situasi ini dinilai semakin krusial karena bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri, periode ketika konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Jika tekanan eksternal tidak diantisipasi sejak dini, inflasi domestik berisiko melonjak.

“Ramadhan selalu identik dengan peningkatan belanja masyarakat. Kalau di saat yang sama harga energi melonjak dan rupiah berfluktuasi, tekanan inflasi akan terasa lebih berat. Pemerintah harus bergerak cepat dan punya skenario fiskal yang jelas,” tegasnya.

• Baca juga:

  Bulgaria Catat Lonjakan Harga Bahan Bakar Tertinggi di Eropa, Naik 26,1 Persen

Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk opsi penyesuaian postur belanja negara jika harga minyak dunia bertahan tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja dinilai penting agar APBN tetap sehat tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Di sisi lain, koordinasi kebijakan moneter juga menjadi sorotan. Ia menekankan pentingnya sinergi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.

• Baca juga:

  IMF Peringatkan Dampak Konflik Iran: Ekonomi Global Bisa Memburuk hingga 2027

“Gejolak global sering memicu arus keluar modal. Stabilitas rupiah dan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha butuh kepastian, masyarakat butuh rasa aman,” ujarnya dikutip Antara.

Selain stabilitas fiskal dan moneter, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya menjaga pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik di dalam negeri. Jika harga minyak melonjak tajam, pemerintah diminta menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM tidak memicu efek domino terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.

“Yang paling utama harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di tengah ibadah Ramadhan dan persiapan Idul Fitri,” kata dia.

Ke depan, Komisi XI DPR memastikan akan terus memantau respons kebijakan pemerintah, terutama terkait subsidi energi, inflasi, nilai tukar rupiah, serta stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global yang makin tidak menentu.