-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi Kapal tanker melintas di Selat Hormuz Iran. (ANTARA/Anadolup/y)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Krisis geopolitik di kawasan Selat Hormuz pada 2026 tidak hanya mengguncang pasar energi global, tetapi juga menjadi “ujian nyata” bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
Hasil studi terbaru dari BUMN Research Group (BRG), Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), menunjukkan bahwa dampak krisis ini tidak terjadi secara merata. Justru, sebagian BUMN mengalami tekanan berat, sementara yang lain menikmati lonjakan keuntungan.
Dampak Tidak Seragam: Ada yang Terpukul, Ada yang Diuntungkan
Managing Partner BRG LM FEB UI, Toto Pranoto, menyebut bahwa dampak gejolak geopolitik bersifat asimetris. Artinya, tidak semua BUMN merasakan efek yang sama.
BUMN yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, fluktuasi nilai tukar, dan bahan baku luar negeri menjadi kelompok yang paling rentan.
Di sektor energi, Pertamina menghadapi tekanan besar akibat lonjakan harga minyak dunia yang memperbesar beban impor. Sementara itu, PLN juga terjepit oleh kontrak berbasis dolar AS serta selisih antara biaya produksi listrik dan tarif jual yang berlaku.
Transportasi Ikut Tertekan
Dampak krisis juga merembet ke sektor transportasi.Garuda Indonesia, misalnya, mengalami kenaikan biaya operasional yang signifikan karena harga avtur melonjak. Kenaikan ini langsung memengaruhi beban usaha maskapai.
Selain itu, sejumlah BUMN lain seperti ASDP, perusahaan karya, dan Pupuk Indonesia juga terdampak—meski melalui jalur yang berbeda. Mulai dari kenaikan harga bahan konstruksi, aspal, hingga gangguan rantai pasok pupuk.
Sektor Komoditas Justru Panen Keuntungan
Di tengah tekanan tersebut, ada pula BUMN yang justru menikmati “durian runtuh”.Perusahaan batu bara seperti Bukit Asam mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga energi global. Sementara sektor kelapa sawit (CPO) ikut terdorong karena biodiesel menjadi lebih kompetitif ketika harga minyak naik.
Tak hanya itu, perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia dan holding tambang MIND ID juga diuntungkan dari naiknya harga mineral seperti tembaga dan emas.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam satu portofolio BUMN, terdapat potensi “natural hedge”—di mana keuntungan dari satu sektor dapat menutupi kerugian sektor lainnya.
Potensi Ada, tapi Belum Optimal
Meski peluang penyeimbang risiko ini ada, studi BRG menilai pengelolaannya belum optimal.
Koordinasi lintas BUMN di bawah holding, termasuk melalui Danantara, dinilai masih terbatas. Padahal, dengan sistem yang lebih terintegrasi, potensi ini bisa menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas BUMN secara keseluruhan.
Dampak ke APBN: Tekanan Subsidi Menguat
Krisis Hormuz juga berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel dalam APBN 2026, kenaikan hingga di atas 90 dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi secara signifikan.
Artinya, tekanan tidak hanya dirasakan oleh BUMN, tetapi juga oleh keuangan negara.
Rekomendasi Strategis: Dari Jangka Pendek hingga Panjang
Untuk menghadapi risiko serupa di masa depan, BRG LM FEB UI mengusulkan sejumlah langkah strategis:Jangka Pendek (0–6 bulan):
Jangka Menengah (6–36 bulan):
Selain itu, BRG juga mengusulkan pembentukan Commodity Stabilization Fund sebagai dana penyangga saat harga komoditas tinggi, serta pelaksanaan stress test rutin terhadap portofolio BUMN dikutip Antara.
Kunci ke Depan: Koordinasi dan Ketahanan Sistemik
Pelajaran utama dari krisis ini jelas: ketahanan BUMN tidak hanya bergantung pada kinerja individu, tetapi juga pada kekuatan koordinasi dan strategi kolektif.
Jika dikelola dengan tepat, portofolio BUMN Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk saling menopang di tengah gejolak global.
