Ilustrasi - Petani memotong tebu saat panen raya di kawasan Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah semakin serius mengejar target penggunaan bahan bakar campuran bioetanol 20 persen atau E20 pada 2028. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang seluas-luasnya bagi sektor swasta untuk membangun pabrik bioetanol di Indonesia.
Langkah ini dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan regulasi yang lebih mendukung agar investasi di sektor bioetanol semakin menarik.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan industri bioetanol.
"Swasta itu boleh dan sangat kita dorong untuk bisa menghasilkan pabrik-pabrik bioetanol," ujar Eniya di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Eniya, dukungan tersebut juga diwujudkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati.
Revisi aturan tersebut akan mengakomodasi berbagai kebutuhan, termasuk pengaturan kapasitas pencampuran (blending) bioetanol dengan bensin. Kementerian ESDM juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi pemrakarsa revisi peraturan tersebut agar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain regulasi, pemerintah juga menilai pembangunan pabrik bioetanol tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Eniya memperkirakan sebuah pabrik dapat dibangun dalam waktu sekitar 1,5 tahun.
Namun demikian, tantangan terbesar bukan terletak pada pembangunan fasilitas produksi, melainkan pada ketersediaan bahan baku yang harus dipastikan mampu memenuhi kebutuhan industri secara berkelanjutan.
"Kalau bangun pabrik itu sekitar 1,5 tahun bisa selesai. Yang perlu dipersiapkan dengan matang adalah bahan bakunya," katanya dikutip Antara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar pemerintah untuk memperbanyak pabrik bioetanol di Indonesia. Ia menargetkan pembangunan sedikitnya 30 hingga 50 pabrik baru guna mendukung produksi BBM dengan campuran etanol.
Menurut Presiden, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk menerapkan campuran bensin hingga E20. Tantangannya kini adalah memperbanyak kapasitas produksi bioetanol dalam negeri.
"Tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Pabrik yang kita miliki baru satu. Saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik, kalau perlu sampai 50 pabrik," ujar Prabowo.
Presiden juga mencontohkan keberhasilan India yang telah menerapkan E20 dan Brasil yang bahkan mampu menggunakan bioetanol hingga E100. Dengan melihat pengalaman kedua negara tersebut, pemerintah optimistis Indonesia juga mampu mencapai target E20 dalam beberapa tahun ke depan.
Jika target tersebut tercapai, Indonesia diperkirakan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi baru, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sebagai bahan baku bioetanol, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah.