Logo ASEAN dan bendera negara-negara anggotanya di Sekretariat ASEAN Jakarta. ANTARA/Nabil Ihsan/aa.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – ASEAN dan Jepang mempertegas komitmen memperkuat kerja sama ekonomi kawasan melalui pengesahan Deklarasi Bersama Gugus Tugas Dialogue for Innovative and Sustainable Growth (DISG). Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan geopolitik, menjaga ketahanan rantai pasok, mempercepat transformasi digital, hingga mendukung transisi energi berkelanjutan.
Deklarasi tersebut diadopsi dalam Pertemuan DISG ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Dokumen ini akan menjadi acuan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ASEAN-Jepang dalam memperkuat daya saing ekonomi kawasan di tengah dinamika global yang terus berubah.
Ketua DISG, Masuo Kuremura, menjelaskan bahwa kerja sama ASEAN-Jepang akan difokuskan pada empat pilar utama, yakni memperkuat ketahanan rantai pasok, mendorong inovasi, memperluas investasi di bidang digital dan kecerdasan buatan (AI), serta mempercepat transisi energi.
Menurutnya, konsultasi yang lebih intensif dengan negara-negara ASEAN menjadi langkah penting untuk memperkuat daya tahan sektor industri sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang lebih tangguh.
Masuo juga mengungkapkan sejumlah capaian kerja sama yang telah berjalan, seperti keberhasilan program Fast Track Pitch yang menarik ratusan peserta dari berbagai negara, penyelenggaraan Konferensi Pemimpin Muda, hingga meningkatnya kolaborasi di sektor pusat data dan industri semikonduktor.
Di sektor energi, Jepang mendorong pengembangan skema Asia Zero Emission Community Plus (AZEC+). Inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat upaya dekarbonisasi sekaligus memperkuat keamanan energi kawasan melalui berbagai proyek konkret yang melibatkan negara-negara ASEAN.
Selain membahas agenda masa depan, forum juga mengevaluasi efektivitas investasi Jepang di Asia Tenggara.Perwakilan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Brunei, Musa Adnin, menilai perusahaan-perusahaan Jepang masih memiliki keunggulan dari sisi
teknologi dan kualitas. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan bisnis serta penetrasi pasar dibandingkan perusahaan dari China maupun negara-negara Barat.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai perwakilan kamar dagang ASEAN turut menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya adalah pengakuan tenaga kerja profesional dari Filipina, penguatan program reintegrasi pekerja migran asal Indonesia, hingga peningkatan sistem ketertelusuran rantai pasok yang diusulkan Vietnam.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang menegaskan komitmennya untuk merespons kebutuhan dunia usaha di kawasan secara lebih cepat dan adaptif.
Pertemuan kemudian ditutup dengan pengesahan Deklarasi Bersama Gugus Tugas DISG. Dokumen tersebut memuat berbagai langkah konkret untuk memperkuat stabilitas rantai pasok bahan baku strategis, meningkatkan keamanan ekonomi melalui investasi di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), serta mempercepat transisi menuju energi bersih.
Tak hanya itu, deklarasi juga mendorong percepatan inovasi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan rintisan (startup).
Pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, juga menjadi salah satu prioritas guna mewujudkan kawasan ASEAN yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Dengan kesepakatan ini, ASEAN dan Jepang menunjukkan komitmen bersama untuk membangun fondasi ekonomi kawasan yang lebih tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.