Loading
Executive Director Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad (kedua dari kiri) berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kanan) di sela-sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Rabu (12/11/2025) waktu setempat. ANTARA/Anita Permata Dewi
BELEM, ARAHKITA.COM — Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu lingkungan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil, Rabu (12/11/2025) waktu setempat. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi LSM untuk menyampaikan langsung kegelisahan mereka terhadap arah kebijakan iklim Indonesia.
Executive Director Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, menekankan bahwa target emisi Indonesia perlu disusun dengan pendekatan yang lebih terbuka dan melibatkan publik, terutama dalam konteks Nationally Determined Contribution (NDC).
Menurut Nadia, isu di sektor forest and land use (FOLU) semakin mendesak karena tren deforestasi yang kembali meningkat. “Hutan kita punya peran vital dalam upaya penurunan emisi. Karena itu penyusunan target NDC semestinya tidak hanya teknokratis, tetapi juga partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa narasi negosiasi Indonesia di forum internasional masih terlalu berfokus pada perdagangan karbon. Padahal, ada agenda penting lain yang perlu dikedepankan, seperti komitmen penghentian deforestasi sebelum 2030, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan praktik adaptasi berbasis komunitas lokal.
Dari Pemerintah: Masukan LSM Akan Jadi Pertimbangan
Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah mencatat seluruh masukan dari LSM dan akan mempertimbangkannya dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.
Hanif juga menekankan pentingnya memperkuat organisasi masyarakat sipil agar mampu terlibat lebih besar di panggung internasional. “Ke depan kami akan membangun forum CSO yang lebih kuat, termasuk membantu mereka memperoleh akreditasi internasional agar bisa mengakses kolaborasi global,” katanya dikutip Antara.
LSM yang Hadir di Pertemuan
Selain Madani Berkelanjutan, hadir pula 12 organisasi lainnya:Dana Nusantara, WWF, Auriga, Climate Reality, Institute for Essential Services Reform (IESR), Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Greenpeace, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), World Resources Institute (WRI), Kota Kita, Trend Asia, dan German Watch.
Pertemuan ini menjadi penegasan bahwa suara publik, terutama dari kelompok pemerhati lingkungan, tetap menjadi komponen penting dalam memperkuat komitmen iklim Indonesia di level global.