Air Dunia di Ujung Tanduk, PBB Bunyikan Alarm Keras

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Dunia telah memasuki era yang disebut sebagai “kebangkrutan air global”, sebuah kondisi yang kini berdampak langsung pada miliaran orang. Hal itu diungkapkan dalam laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memperingatkan bahwa penggunaan air berlebihan dan polusi harus segera dihentikan sebelum seluruh sistem air global runtuh.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa banyak masyarakat di dunia telah lama mengambil air lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk mengisinya kembali, baik dari sungai maupun tanah. Cadangan air jangka panjang di akuifer dan lahan basah juga terus dieksploitasi hingga melewati batas pemulihan.

Profesor Kaveh Madani, pemimpin tim penyusun laporan, mengatakan banyak sistem air manusia telah mencapai titik kritis dan tidak lagi dapat dikembalikan ke kondisi semula. Krisis iklim semakin memperparah situasi melalui pencairan gletser yang selama ini berfungsi sebagai penyimpan air, serta meningkatnya pola cuaca ekstrem antara kekeringan dan banjir.

• Baca juga:

  Musim Kemarau Tiba, Puluhan Desa di Purwakarta Krisis Air Bersih

Menurut laporan tersebut, dilansir The Guardian, meskipun tidak semua negara atau wilayah mengalami kekurangan air secara langsung, keterhubungan global melalui perdagangan dan migrasi membuat dampaknya meluas. Saat ini, sekitar 75 persen populasi dunia tinggal di negara-negara yang tergolong rawan air atau sangat rawan air. Selain itu, sekitar dua miliar orang hidup di wilayah yang permukaannya terus turun akibat runtuhnya akuifer air tanah.

Konflik terkait air juga meningkat tajam sejak 2010. Sungai-sungai besar seperti Sungai Colorado di Amerika Serikat dan sistem Murray-Darling di Australia kini kerap gagal mencapai laut. Fenomena “hari nol”, ketika kota-kota benar-benar kehabisan air, semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Chennai, India. Laporan tersebut juga mencatat bahwa setengah dari danau besar di dunia telah menyusut sejak awal 1990-an.

• Baca juga:

  Air Dunia di Ujung Tanduk, PBB Bunyikan Alarm Keras

Madani menegaskan bahwa krisis air tidak hanya terjadi di negara-negara kering. Negara-negara dengan curah hujan tinggi, seperti Inggris, tetap berisiko akibat ketergantungan pada impor pangan dan produk lain yang membutuhkan air dalam proses produksinya.

Sektor pertanian menjadi pengguna terbesar air tawar global dengan porsi sekitar 70 persen. Namun, jutaan petani kini berupaya menghasilkan lebih banyak pangan dari sumber air yang semakin menyusut, tercemar, atau bahkan menghilang. Kondisi ini berdampak langsung pada ketahanan pangan global, mengingat lebih dari setengah produksi pangan dunia berasal dari wilayah dengan cadangan air yang menurun atau tidak stabil.

• Baca juga:

  Air Dunia di Ujung Tanduk, PBB Bunyikan Alarm Keras

Penurunan Permukaan Tanah

Laporan PBB juga menyoroti penurunan permukaan tanah di berbagai kota akibat eksploitasi air tanah berlebihan. Kota-kota seperti Rafsanjan di Iran, Tulare di Amerika Serikat, dan Mexico City mengalami penurunan tanah hingga puluhan sentimeter per tahun. Jakarta, Manila, Lagos, dan Kabul termasuk kota besar lain yang menghadapi risiko serupa.

Selain itu, penghancuran cadangan air alami seperti lahan basah dan pencemaran sungai turut mempercepat krisis. Dalam lima dekade terakhir, lahan basah seluas Uni Eropa telah hilang, mempersempit kemampuan alam menyimpan dan mengatur air.

Laporan tersebut menyerukan perubahan mendasar dalam cara dunia mengelola air. Langkah-langkah yang disarankan meliputi penyesuaian hak pengambilan air dengan pasokan aktual yang tersedia, transformasi sektor pertanian dan industri yang boros air, serta penerapan sistem perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Madani menyebut pengelolaan kebangkrutan air menuntut kejujuran, keberanian, dan kemauan politik. Menurutnya, meski manusia tidak dapat mengembalikan gletser yang telah hilang atau akuifer yang runtuh, kerugian lebih lanjut masih bisa dicegah dengan perubahan kebijakan yang tegas.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Tshilidzi Marwala, menegaskan bahwa kebangkrutan air kini menjadi pemicu utama kerentanan sosial, pengungsian, dan konflik. Oleh karena itu, pengelolaan air yang adil dinilai krusial untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.