AS Hentikan USAID, Dana Bantuan Luar Negeri Kini Dikelola Langsung Departemen Luar Negeri

ISTANBUL, ARAHKITA.COM - Amerika Serikat mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan bantuan luar negeri. Mulai 1 Juli 2025, seluruh program bantuan yang sebelumnya ditangani oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) akan dialihkan sepenuhnya ke Departemen Luar Negeri (Deplu AS).

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam pernyataan resmi pada Selasa (1/7/2025). Ia menegaskan bahwa bantuan luar negeri ke depan akan dikelola lebih strategis dan transparan di bawah kendali Deplu.

“Setiap program yang kami danai harus benar-benar mendukung kepentingan nasional Amerika. Kini saatnya menjalankan bantuan dengan akuntabilitas dan efisiensi lebih tinggi,” ujar Rubio.

Rubio mengkritik keras kinerja USAID yang dianggap tidak efektif. Ia menyoroti bahwa meskipun lembaga tersebut telah menghabiskan lebih dari 715 miliar dolar AS selama beberapa dekade, hasil yang dicapai justru sering kali mengecewakan.

Bahkan, menurutnya, USAID justru membentuk “kompleks industri LSM global” yang dibiayai oleh pajak warga AS, tanpa memberikan dampak nyata terhadap pembangunan negara penerima.

“Banyak tujuan pembangunan tidak tercapai. Sebaliknya, ketidakstabilan meningkat dan sentimen anti-Amerika terus tumbuh. Era inefisiensi ini resmi kami akhiri,” tambahnya dikutip dari Antara.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari restrukturisasi besar-besaran terhadap USAID yang sudah dimulai sejak masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. Kala itu, ribuan pegawai diberhentikan, kontrak dibatalkan, dan mayoritas staf global ditempatkan dalam cuti administratif.

Rubio juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi selama enam minggu menunjukkan 83 persen program USAID tidak memenuhi standar dan akhirnya dibatalkan.

Sebagai informasi, USAID yang berdiri sejak tahun 1961 mengelola lebih dari 40 miliar dolar AS dalam anggaran fiskal 2023. Namun, bulan lalu, DPR AS telah menyetujui penarikan dana sebesar 8,3 miliar dolar dari lembaga tersebut.

Dengan pengalihan ini, AS berharap penyaluran bantuan luar negeri akan lebih terarah, selaras dengan kepentingan geopolitik, serta memberikan dampak konkret yang lebih besar bagi penerima maupun pemberi bantuan.