Selasa, 30 Desember 2025

China Sebut AS sebagai ‘Pengganggu Terbesar‘ Perdamaian di Laut China Selatan


 China Sebut AS sebagai ‘Pengganggu Terbesar‘ Perdamaian di Laut China Selatan China Sebut AS sebagai 'Pengganggu Terbesar' Perdamaian di Laut China Selatan. (Kompas)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - China menyebut Amerika Serikat sebagai "pengganggu terbesar" dalam upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin, 11 Agustus 2025.

Fu menuduh AS mengerahkan kekuatan militer besar-besaran ke kawasan Asia Pasifik, termasuk pengiriman rudal jarak menengah berbasis darat serta armada laut dan udara untuk melakukan pengintaian dan latihan militer rutin di Laut China Selatan.

"AS telah menempatkan persenjataan ofensif di kawasan tersebut, termasuk rudal jarak menengah berbasis darat, dan berulang kali mengirimkan armada laut serta udara besar-besaran untuk melakukan pengintaian dan latihan militer di Laut China Selatan," tegas Fu di markas besar PBB di New York.

 

Dia juga menekankan bahwa AS belum menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Terkait Terusan Panama, Fu menegaskan bahwa China selalu menghormati kedaulatan Panama dan mengakui netralitas permanen terusan itu sebagai jalur air internasional.

Menurut dia, AS "pamer kekuatan militer di depan pintu negara lain" untuk menciptakan ketidakstabilan demi agenda geopolitiknya sendiri.

Fu mendesak AS untuk "melakukan introspeksi serius dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai kekuatan besar dengan itikad baik."

Dia juga mengecam "standar ganda" dan "penerapan selektif" UNCLOS.

"Kita harus menjaga tatanan maritim internasional yang berlandaskan hukum internasional, menafsirkan dan menerapkan UNCLOS secara utuh dan tulus, serta menolak standar ganda," katanya.

Fu menekankan bahwa UNCLOS adalah instrumen hukum komprehensif yang mengatur samudra dan laut, dan mendorong peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap "kejahatan maritim."

Dia juga menyerukan penyelesaian damai sengketa wilayah dan hak maritim melalui konsultasi langsung di antara pihak-pihak terkait, serta memperkuat tata kelola global untuk menghadapi tantangan, seperti perlindungan lingkungan laut, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan laut.

"Kita harus mengedepankan keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama saling menguntungkan dalam membangun infrastruktur maritim," kata Fu dilansir Antara.

"China tetap berkomitmen bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membangun masa depan maritim bersama,” katanya, menambahkan.

Editor : Lintang Rowe

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Internasional Terbaru