Sushila Karki Dilantik Jadi PM Perempuan Pertama di Nepal, Parlemen Dibubarkan

KATHMANDU, ARAHKITA.COM - Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, resmi menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan K.P. Sharma Oli, yang mengundurkan diri menyusul gelombang unjuk rasa besar di berbagai wilayah negara tersebut.

Pelantikan Karki berlangsung pada Jumat malam waktu setempat, dengan pengambilan sumpah jabatan di hadapan Presiden Ramchandra Paudel.

Karki, seorang tokoh yang dihormati dan dikenal karena pendirian garis kerasnya melawan korupsi, dicalonkan oleh sebuah kelompok yang mengaku mewakili para demonstran Generasi Z yang menggulingkan pemerintah awal pekan ini.

• Baca juga:

  Nepal Cabut Jam Malam Usai Sushila Karki Dilantik Jadi PM Sementara

Tak lama setelah pelantikannya, Karki langsung mengusulkan pembubaran parlemen demi membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum yang lebih awal.

Presiden Paudel menyetujui permintaan tersebut dan secara resmi membubarkan parlemen yang terpilih melalui Pemilu 2022, seperti dilaporkan media lokal SetoPati. Pemerintah juga telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu berikutnya, yakni pada 5 Maret 2026, atau lebih dari enam bulan dari sekarang.

• Baca juga:

  Sushila Karki Dilantik Jadi PM Perempuan Pertama di Nepal, Parlemen Dibubarkan

Langkah cepat Sushila Karki ini sesuai dengan salah satu tuntutan utama dari gelombang unjuk rasa yang disebut sebagai gerakan “Gen Z”, yang sejak Senin (8/9) mengguncang politik Nepal dan menuntut reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan.

Selain menyiapkan pemilu, dilansir Antara, mandat utama pemerintahan sementara ini juga mencakup penyelidikan terhadap kerusuhan yang terjadi, mengusut dugaan korupsi, serta memeriksa aset milik para pemimpin politik. Karki dijadwalkan akan mengumumkan susunan kabinet sementaranya pada akhir pekan ini.

Gelombang unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan berdarah dan menyebabkan sekurangnya 51 korban jiwa serta ratusan orang luka-luka. Di antara korban tewas tersebut, terdapat 3 anggota kepolisian, 21 pengunjuk rasa, 18 warga sipil, dan 9 tahanan, menurut data dari kepolisian Nepal.

Krisis ini menyebabkan runtuhnya pemerintahan Sharma Oli, yang dianggap gagal merespons tuntutan publik terkait korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di negara pegunungan tersebut.