-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi - Keamanan digital. /ANTARA/Anadolu/py.
SEOUL, ARAHKITA.COM — Pemerintah Korea Selatan menyerukan langkah tegas untuk mengatasi maraknya penipuan daring (online scam) di kawasan Asia Tenggara. Seruan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, dalam pertemuan konsuler virtual bersama para pejabat dari Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar pada Kamis (16/10/2025).
Langkah ini muncul setelah kasus tragis kematian seorang pemuda Korea Selatan di Kamboja, yang diduga menjadi korban sindikat penipuan daring dan penyiksaan. Insiden tersebut memicu kemarahan publik sekaligus mendorong Seoul meningkatkan perlindungan bagi warganya di luar negeri.
“Kami harus bertindak proaktif untuk mencegah kerugian bagi warga negara kami. Setiap indikasi awal harus segera ditangani dengan bantuan konsuler yang cepat dan tegas,” tegas Cho Hyun, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korsel.
Fokus pada Aksi Nyata dan Koordinasi Regional
Dalam pertemuan itu, Cho menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk memerangi sindikat kejahatan daring yang makin terorganisir. Ia juga meminta agar perwakilan diplomatik di kawasan tetap siaga terhadap potensi penyebaran jaringan penipuan ke negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.
Pertemuan tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kim Jina, yang tengah memimpin tim tanggap darurat di Kamboja. Tim ini bertugas menangani kasus penipuan kerja yang melibatkan sekitar 60 warga Korea Selatan yang ditahan di Phnom Penh akibat dugaan penyekapan dan penculikan.
Kim juga melaporkan hasil pertemuannya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Sekjen Komisi Pemberantasan Penipuan Daring Kamboja, lembaga yang langsung berada di bawah koordinasi Hun Manet dilansir Antara.
Perkuat Kolaborasi Bilateral dan Regional
Menurut Kementerian Luar Negeri Korsel, Cho memandang kunjungan tim tanggap darurat sebagai langkah penting untuk membangun kerja sama konkret antara Seoul dan Phnom Penh. Upaya ini mencakup penguatan koordinasi diplomatik, kerja sama aparat penegak hukum, serta pembentukan sistem perlindungan warga yang lebih efektif.
Selain itu, Korsel juga berencana memperluas jaringan kerja sama antinegara di kawasan Asia Tenggara guna memerangi kejahatan siber lintas batas. Pemerintah menilai penanganan masalah ini memerlukan strategi bersama yang melibatkan banyak pihak, termasuk misi diplomatik asing di negara-negara terkait.
Langkah Korea Selatan ini menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi warganya sekaligus berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan digital global, terutama di wilayah Asia Tenggara yang kini menjadi salah satu episentrum aktivitas penipuan daring internasional.
