Loading
Arsip foto - Orang-orang berjalan di atas lapisan es di dekat Kangerlussuaq, Greenland, sebuah wilayah di Denmark yang memiliki otonomi tingkat tinggi (21/3/2025). ANTARA/Xinhua/Zhao Dingzhe/aa.
WASHINGTON, ARAHKITA.COM — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengingatkan dunia: Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark, bukan wilayah “abu-abu” yang bebas diperebutkan dalam panggung geopolitik global.
Penegasan itu disampaikan Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, dalam rangkaian pembahasan di World Economic Forum (WEF) Davos, Rabu (21/1/2026). Dalam pernyataannya, Baerbock menyoroti bahwa sekalipun Greenland sering disebut dalam konteks kepentingan strategis dan keamanan, hal itu tidak mengubah fakta dasar soal identitas politik dan kedaulatan.
Menurut Baerbock, memang ada kepentingan geopolitik yang kuat dan kekhawatiran keamanan yang ikut mengiringi diskusi tentang pulau tersebut. Namun ia menegaskan, kondisi itu bukan alasan untuk mengaburkan status penduduk Greenland.
“Ada kepentingan geopolitik dan kekhawatiran keamanan, tetapi itu sama sekali tidak berarti penduduk Greenland bukan bagian dari Greenland dan bukan bagian dari warga negara Kerajaan Denmark,” ujar Baerbock.
Ia menambahkan bahwa karena Greenland merupakan bagian dari Denmark, maka warga di sana berada dalam payung status yang juga berkaitan dengan Eropa dan aliansi keamanan Barat. Dengan kata lain, mereka memiliki hak kedaulatan yang setara sebagaimana masyarakat di negara lain.
Trump Kembali Dorong Greenland Masuk AS
Pernyataan PBB ini muncul di tengah kembali memanasnya isu Greenland, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyampaikan gagasan bahwa Greenland “sebaiknya” bergabung dengan AS.
Trump menilai pulau besar di kawasan Arktik itu punya nilai strategis tinggi bagi keamanan nasional Amerika. Posisi Greenland dianggap krusial dalam peta pertahanan kawasan utara, termasuk untuk pengawasan jalur Arktik yang semakin penting dalam dinamika global.
Namun gagasan itu memicu respons keras.
Denmark dan Greenland Kompak: Hormati Wilayah Kami
Otoritas Denmark dan pemerintah Greenland sebelumnya sudah menegaskan bahwa mereka menolak narasi “pengambilalihan” maupun segala bentuk tekanan. Keduanya juga memperingatkan Washington agar tidak melangkah lebih jauh.
Intinya jelas: integritas teritorial Denmark dan Greenland harus dihormati, dan status Greenland tidak bisa ditentukan oleh kepentingan negara lain, sekuat apa pun pengaruhnya dalam politik internasional.