PM Sanae Takaichi Resmi Bubarkan Majelis Rendah Jepang, Pemilu Dipercepat 8 Februari

TOKYO, ARAHKITA.COM – Jepang kembali memasuki musim politik panas. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Jumat (23/1/2026) resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) dan menetapkan pemilu sela pada 8 Februari 2026.

Langkah cepat ini diambil untuk memperkuat legitimasi pemerintahan Takaichi—terutama setelah terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.

Pada Jumat (23/1/2026) pagi, kabinet menyetujui pembubaran majelis rendah yang memiliki 465 kursi, sekaligus membuka jalan menuju kampanye singkat yang diprediksi berlangsung ketat dan penuh perdebatan.

• Baca juga:

  Menuju Tokyo, Trump dan Takaichi Siapkan Babak Baru Hubungan AS–Jepang

Cari Mandat Publik, Bukan Sekadar Stabilitas Koalisi

Takaichi menegaskan, keputusan membubarkan DPR Jepang bukan sekadar strategi politik. Pemerintahannya yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 dinilai belum mendapatkan mandat langsung dari publik, apalagi setelah konfigurasi koalisi berubah.

• Baca juga:

  PM Sanae Takaichi Resmi Bubarkan Majelis Rendah Jepang, Pemilu Dipercepat 8 Februari

Karena itulah, ia memilih jalan paling tegas: menyerahkan penilaian kepada rakyat melalui pemilu.

Menariknya, pembubaran majelis rendah pada awal masa sidang reguler disebut sebagai kejadian langka—bahkan menjadi yang pertama dalam hampir 60 tahun terakhir. Padahal masa jabatan anggota parlemen baru seharusnya berakhir pada 2028.

Pajak Konsumsi Bahan Pangan Jadi Panggung Utama Kampanye

Dengan pembubaran parlemen, kampanye otomatis dimulai. Dan isu yang hampir pasti mencuri perhatian publik adalah pajak konsumsi, terutama untuk bahan pangan.

Di tengah inflasi yang belum reda, masyarakat makin merasakan tekanan biaya hidup. Pemerintah dan oposisi diperkirakan akan “adu gagasan” soal:

• penghapusan penuh pajak konsumsi bahan pangan (usulan oposisi), atau penangguhan sementara (wacana kubu pemerintah).
• Perdebatan ini bukan cuma teknis fiskal, tapi juga menyentuh perasaan pemilih: soal dapur, belanja harian, dan biaya keluarga.

Oposisi Bentuk Blok Baru, Pertarungan Makin Terbuka

Pemilu sela Februari nanti juga akan diikuti pemain baru dari kubu oposisi. Sebuah blok bernama Aliansi Reformasi Sentris dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito.

Komeito sendiri bukan nama asing dalam peta kekuasaan Jepang. Partai ini pernah menjadi mitra koalisi LDP selama 26 tahun, sebelum akhirnya berpindah arah dalam konfigurasi terbaru.

Skandal Dana Gelap hingga Isu Warga Asing Ikut Memanaskan Situasi

Di luar isu pajak, pemilu ini juga diperkirakan akan memunculkan topik-topik sensitif lain yang belakangan ramai dibicarakan, seperti:

• pendanaan politik dan pendanaan partai, termasuk bayang-bayang skandal dana gelap yang menjerat LDP beberapa tahun terakhir,
• isu warga asing dan dinamika sosial-politik,
• serta persoalan pariwisata, yang ikut menimbulkan diskusi tentang beban kota-kota wisata.

Mayoritas Tipis, Pemerintah Perlu “Penguat” Lewat Pemilu

Meski popularitas Kabinet Takaichi relatif masih tinggi, koalisi berkuasa hanya menggenggam mayoritas tipis di majelis rendah dan justru masih minoritas di Dewan Penasihat.

Artinya, untuk meloloskan undang-undang penting, pemerintah masih bergantung pada dukungan partai lain. Pemilu sela ini menjadi cara Takaichi untuk memperluas pijakan politiknya sebelum agenda besar ekonomi dan keamanan dijalankan.

Pemilu 16 Hari Setelah Pembubaran, Menuai Kritik

Namun keputusan Takaichi tidak lepas dari kritik. Tanggal pemilu yang ditetapkan hanya 16 hari setelah pembubaran disebut sebagai jeda kampanye terpendek di era pascaperang.

Oposisi menilai waktu yang terlalu sempit membuat pemilih tak punya cukup kesempatan untuk menilai program dan rekam jejak kandidat secara mendalam.

Kritik lain juga datang karena pemilu digelar sebelum parlemen sempat mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April. Oposisi menuding pemerintah lebih mengutamakan strategi politik ketimbang prioritas kebijakan.

Sebagai catatan, pemilu majelis rendah Jepang sebelumnya berlangsung pada Oktober 2024.