-
-
-
Loading
Loading
Arsip foto Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ANTARAAnadolupy
TOKYO, ARAHKITA.COM — Pemerintah Jepang menegaskan tidak akan mengirim kapal militer ke Selat Hormuz, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan negara-negara sekutunya untuk ikut mengamankan jalur pelayaran strategis tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam sidang parlemen pada Senin (16/3/2026). Ia menegaskan bahwa pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang ke kawasan Timur Tengah bukanlah opsi yang bisa diambil saat ini.
“Belum ada keputusan yang diambil. Kami terus mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan Jepang secara independen. Namun, mengirim pasukan pertahanan diri untuk melindungi kapal adalah sesuatu yang mustahil,” kata Takaichi.
Seruan Trump sebelumnya disampaikan pada Ahad (15/3/2026). Ia meminta sejumlah negara, termasuk Jepang, China, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna memulihkan keamanan jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia. Banyak kapal tanker minyak internasional melewati wilayah itu setiap hari, sehingga stabilitas kawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap perdagangan global.
Namun, laporan stasiun televisi publik Jepang, NHK, yang mengutip sumber pemerintah menyebutkan bahwa Tokyo tidak akan mengirim kapal perang hanya karena permintaan dari Washington dilansir Antara.
Sikap serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam debat di parlemen. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak mempertimbangkan pengerahan kapal militer Jepang ke kawasan tersebut.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan itu menyebabkan kerusakan serta korban sipil.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai titik di Timur Tengah.
Pada awalnya, Washington dan Tel Aviv menyebut operasi tersebut sebagai serangan pencegahan terhadap ancaman dari program nuklir Iran. Namun belakangan keduanya mengakui bahwa operasi tersebut juga bertujuan mendorong perubahan kekuasaan di Iran.
Situasi ini membuat ketegangan geopolitik di kawasan semakin meningkat, sekaligus memicu kekhawatiran akan gangguan terhadap jalur perdagangan global, khususnya di Selat Hormuz.
