PBB Pangkas 21 Persen Posisi Staf pada 2026, Fokus Efisiensi dan Reformasi Organisasi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah besar dalam upaya efisiensi anggaran dengan memangkas sekitar 21 persen posisi staf untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi internal yang sedang dijalankan organisasi internasional tersebut melalui program UN80.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan langkah pengurangan posisi dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap para pegawai. Menurutnya, proses restrukturisasi telah dipersiapkan sejak awal 2024 sehingga transisi dapat berlangsung lebih terukur.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Kamis (28/5/2026), Guterres menjelaskan bahwa pengurangan posisi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membuat organisasi lebih efisien dan mampu beradaptasi dengan tantangan global yang terus berkembang.

• Baca juga:

  Yusril Belum Pasti Maju di Pilpres 2019, Tunggu PBB Punya Anggota Dewan di Senayan?

Selain memangkas jumlah posisi, PBB juga melakukan penyederhanaan struktur kerja. Sebanyak 11 tim administrasi telah digabungkan ke dalam satu platform layanan bersama yang saat ini melayani sekitar 6.000 personel di kantor pusat PBB di New York City. Model serupa rencananya akan diterapkan di lima lokasi tugas lainnya.

Reformasi Berlanjut hingga 2028

• Baca juga:

  Sekjen PBB Peringatkan Solusi Dua Negara Palestina-Israel di Titik Paling Kritis

Upaya penghematan tidak berhenti pada anggaran 2026. Guterres mengungkapkan bahwa dalam penyusunan anggaran 2027, PBB akan mulai mengurangi lapisan birokrasi di tingkat pimpinan serta memangkas sejumlah jabatan senior.

Langkah tersebut diperkirakan akan diperluas lagi dalam anggaran tahun 2028 sebagai bagian dari transformasi organisasi yang lebih menyeluruh.

• Baca juga:

  Sekjen PBB Antonio Guterres Serukan Pemusnahan Senjata Nuklir

Program reformasi ini berakar dari Inisiatif UN80, yang diluncurkan Guterres pada tahun lalu. Melalui program tersebut, PBB melakukan audit operasional secara menyeluruh untuk mengidentifikasi area yang dapat dihemat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja organisasi.

Dampak Menyusutnya Pendanaan

Reformasi yang dilakukan PBB juga berlangsung di tengah tekanan keuangan yang semakin besar. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah berkurangnya kontribusi anggaran dari Amerika Serikat, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi operasional PBB.

Selain itu, sejumlah program PBB juga tengah menghadapi evaluasi pendanaan seiring perubahan kebijakan pemerintahan Donald Trump.

Kondisi tersebut mendorong organisasi dunia itu untuk mencari cara agar tetap mampu menjalankan mandatnya secara efektif meskipun sumber daya yang tersedia semakin terbatas.

Apa Itu Inisiatif UN80?

Inisiatif UN80 merupakan agenda reformasi yang dirancang untuk menjadikan PBB lebih gesit, lebih hemat biaya, dan lebih terintegrasi dalam menghadapi berbagai persoalan global dikutip Antara.

Program ini bertujuan memperkuat kinerja PBB dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, reformasi juga diarahkan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih terkoordinasi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dunia dan lingkungan.

Melalui berbagai langkah efisiensi tersebut, PBB berharap dapat mempertahankan perannya sebagai lembaga multilateral utama di tengah meningkatnya tantangan geopolitik dan tekanan pendanaan global.