Italia dan Denmark Tolak Migrasi Ilegal Tak Terkendali ke Eropa, Dorong Penguatan Kebijakan Deportasi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Italia dan Denmark kembali mendorong Eropa mengambil langkah lebih tegas menghadapi migrasi ilegal yang dinilai semakin sulit dikendalikan.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa kedua negara tidak menerima migrasi ilegal yang tidak terkendali ke Eropa. Keduanya juga menyerukan perubahan dalam penerapan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa agar proses pemulangan atau deportasi terhadap warga asing yang tidak memiliki hak tinggal dapat dilakukan lebih efektif.

Dalam pernyataan bersama yang diunggah melalui akun media sosial Meloni pada Senin (10/8/2026), kedua pemimpin mengatakan kebijakan migrasi yang lebih ketat diperlukan, baik di tingkat nasional maupun Eropa.

• Baca juga:

  Prancis Tolak Wacana Spanyol Keluar dari Schengen, Krisis Migrasi Ceuta Jadi Sorotan Eropa

“Kami tidak menerima imigrasi yang tidak terkendali ke Eropa,” demikian inti pernyataan bersama tersebut.

Migrasi dan keamanan menjadi perhatian Eropa

• Baca juga:

  PM Italia Giorgia Meloni Desak Selat Hormuz Dibuka tanpa Pembatasan

Meloni dan Frederiksen menilai persoalan migrasi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan perbatasan, tetapi juga menyentuh isu keamanan dan kapasitas layanan publik.

Menurut keduanya, migrasi ilegal dapat memberikan tekanan terhadap berbagai layanan publik dan, dalam pandangan mereka, turut memengaruhi persoalan keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

• Baca juga:

  PM Denmark Minta AS Berhenti Ancam Greenland

Karena itu, kedua pemimpin mengatakan masyarakat Eropa menginginkan tindakan yang lebih konkret dari para pemimpin politik dalam menangani persoalan migrasi dan keamanan.

Sikap tersebut memperlihatkan semakin kuatnya dorongan sejumlah negara Eropa untuk mempercepat proses pemulangan migran yang tidak memenuhi persyaratan untuk tinggal di wilayah Uni Eropa.

Dorong Pusat Repatriasi di Luar Eropa

Salah satu gagasan yang kembali didorong Italia dan Denmark adalah pembentukan pusat repatriasi atau pemulangan di negara ketiga.

Menurut Meloni dan Frederiksen, fasilitas semacam itu dapat menjadi bagian dari solusi untuk menangani migrasi di luar wilayah Eropa.

“Perlu untuk menciptakan pusat repatriasi di negara ketiga, serta menerapkan solusi inovatif lainnya di luar Eropa. Kami secara aktif mengerjakan hal ini,” kata keduanya dilansir Antara.

Gagasan mengenai pusat pemulangan di negara ketiga bukan hal baru. Pada Juni 2026, Meloni dan Frederiksen bersama sejumlah pemimpin negara Eropa lainnya juga mendesak agar aturan pemulangan migran segera diterapkan, termasuk melalui pusat atau hub di negara ketiga.

Italia sendiri sebelumnya telah mengembangkan kerja sama dengan Albania sebagai salah satu model pengelolaan migrasi di luar wilayah Italia.

Perubahan Penerapan Konvensi HAM Eropa

Meloni dan Frederiksen juga menyoroti penerapan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana serius.

Keduanya menyatakan bahwa perubahan dalam penerapan aturan tersebut telah membantu membuka ruang lebih besar bagi proses deportasi.

“Bersama-sama, kita telah berhasil mengubah keseimbangan dalam penerapan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan serius,” demikian pernyataan kedua pemimpin.

Menurut mereka, perubahan tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah deportasi.

Namun, kebijakan deportasi dan pusat pemulangan di negara ketiga tetap menjadi isu yang sensitif di Eropa karena bersinggungan dengan perlindungan hak asasi manusia, prosedur suaka, dan kewajiban hukum negara-negara Eropa.

Krisis Migrasi Ceuta Ikut Menjadi Perhatian

Pernyataan Meloni dan Frederiksen muncul setelah gelombang migrasi besar terjadi di Ceuta, wilayah Spanyol yang berada di Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Maroko.

Pada akhir Juli, ribuan hingga puluhan ribu migran berusaha memasuki Ceuta melalui perbatasan dengan Maroko. Situasi tersebut membuat otoritas setempat meningkatkan pengamanan perbatasan.

Pemerintah Spanyol kemudian menyebut sekitar 72.000 orang telah memasuki wilayah tersebut dan sekitar 70.000 telah kembali ke Maroko. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai besarnya skala pergerakan migran dalam krisis terbaru di Ceuta.

Peristiwa itu juga menimbulkan korban jiwa dan memicu perhatian lebih luas dari negara-negara Eropa terhadap pengelolaan perbatasan serta kebijakan migrasi.

Sebelumnya, pada akhir Juli, otoritas Ceuta melaporkan adanya lonjakan besar migran yang menyeberang dari Maroko. Pemerintah setempat bahkan menyebut lebih dari 1.500 orang telah mencapai Ceuta melalui jalur laut dalam beberapa hari.

Italia Perketat Pemeriksaan dari Spanyol

Krisis di Ceuta juga berdampak pada kebijakan Italia.

Italia memberlakukan pemeriksaan tambahan terhadap penumpang dan kendaraan yang datang dari Spanyol. Langkah tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya upaya penyeberangan perbatasan secara massal melalui jalur lain di Eropa.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pemeriksaan terhadap kapal dan pesawat dari Spanyol akan terus dilakukan setidaknya hingga Sabtu (15/8).

Langkah Italia menunjukkan bahwa persoalan migrasi kini tidak hanya dipandang sebagai masalah negara yang menjadi pintu masuk utama, tetapi juga sebagai persoalan yang dapat berdampak pada negara-negara Eropa lainnya.

Eropa Mencari Keseimbangan antara Keamanan dan HAM

Dorongan Italia dan Denmark tersebut memperlihatkan adanya tekanan politik yang semakin kuat agar Uni Eropa memiliki sistem migrasi yang lebih efektif, khususnya dalam menangani orang yang tidak memiliki hak untuk tinggal.

Di sisi lain, kebijakan tersebut tetap harus berhadapan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan aturan internasional mengenai pengungsi serta pencari suaka.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap keamanan perbatasan dan proses deportasi, perdebatan mengenai arah kebijakan migrasi Eropa diperkirakan akan terus berlangsung.

Bagi Meloni dan Frederiksen, pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: Eropa membutuhkan kebijakan migrasi yang lebih terkontrol, proses pemulangan yang lebih efektif, sekaligus mekanisme yang tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.