-
-
-
Loading
Loading
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. (Kemhaj)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk menghadiri Saudi-Indonesia Umrah Co-Exchange Forum. Agenda ini merupakan undangan resmi dari Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi sekaligus momentum untuk meninjau langsung kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Irfan Yusuf menegaskan bahwa pelayanan haji menjadi representasi kehadiran negara bagi jamaah di Tanah Suci.
“Pelayanan haji adalah wajah kehadiran negara di Tanah Suci. Kita ingin memastikan jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan manusiawi,” ujar Irfan Yusuf di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Perkuat Kerja Sama Teknis Haji dan Umrah
Dalam kunjungan tersebut, Irfan dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama teknis penyelenggaraan haji dan umrah, terutama menjelang musim haji 2026.
Beberapa fokus pembahasan meliputi peningkatan kualitas layanan berbasis standar pelayanan prima, optimalisasi teknologi dalam sistem haji dan umrah, hingga penguatan koordinasi operasional antarotoritas.
Partisipasi Indonesia dalam forum Umrah Co-Exchange juga dimanfaatkan untuk memperluas jejaring dengan berbagai penyedia layanan (service providers) di Arab Saudi.
“Hal ini penting untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan fasilitas terbaik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan jamaah, khususnya lansia dan kelompok rentan,” kata Gus Irfan.
Tinjau Langsung Layanan di Makkah dan Madinah
Selain menghadiri forum internasional, Irfan Yusuf dijadwalkan meninjau sejumlah titik layanan utama di Makkah dan Madinah. Peninjauan meliputi kesiapan hotel, katering, sistem transportasi, hingga layanan pendukung lainnya bagi jamaah Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai standar yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi.
“Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan sesuai standar yang telah disepakati bersama,” ujarnya.
Irfan menekankan bahwa transformasi pelayanan haji bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan membangun sistem yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen menghadirkan tata kelola haji yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepuasan jamaah. Dengan langkah strategis ini, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih optimal dan memberikan pengalaman ibadah yang khusyuk serta nyaman bagi seluruh jamaah Indonesia.
