Antisipasi Krisis Global, Prabowo Pertimbangkan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah mulai bersiap menghadapi potensi dampak krisis global yang bisa memengaruhi ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta membuka kemungkinan penerapan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai.

Langkah tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh merasa terlalu aman di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Kita harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, termasuk penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun yang terjadi kita aman,” kata Presiden.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Dampak Geopolitik Bisa Picu Kenaikan Harga Energi

Presiden menyoroti perkembangan situasi global, terutama konflik dan ketegangan di kawasan Eropa dan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia.

• Baca juga:

  Antisipasi Krisis Global, Prabowo Pertimbangkan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM

Jika harga energi melonjak, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor energi, tetapi juga bisa menjalar ke harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Karena itu, pemerintah menilai penting menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

Di sektor pangan, Presiden menyebut Indonesia sudah berupaya mengamankan berbagai kebutuhan dasar. Sementara di sektor energi, sejumlah program strategis pemerintah juga akan dipercepat pelaksanaannya.

Namun demikian, penghematan konsumsi energi tetap dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

WFH Jadi Salah Satu Opsi Penghematan Energi

Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan pemerintah adalah kembali menerapkan kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian pegawai.

Pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu menekan mobilitas masyarakat dan secara signifikan mengurangi konsumsi BBM.

“Dulu kita berhasil menghadapi COVID-19. Banyak yang bekerja dari rumah dan itu terbukti efisien, sekaligus menghemat BBM dalam jumlah besar,” ujar Presiden.

Prabowo bahkan meminta para Menteri Koordinator untuk segera membahas kemungkinan kebijakan tersebut, termasuk opsi pengurangan hari kerja atau sistem kerja yang lebih fleksibel.

Menurutnya, jika sebagian aparatur sipil negara (ASN) tidak harus datang ke kantor setiap hari, selain menghemat energi juga dapat membantu mengurangi kemacetan di kota-kota besar.

Belajar dari Kebijakan Penghematan Negara Lain

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung langkah-langkah penghematan yang telah dilakukan sejumlah negara, salah

satunya Pakistan.Negara tersebut menerapkan berbagai kebijakan efisiensi energi, seperti:

• WFH hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta
• Pengurangan hari kerja menjadi empat hari per minggu
• Pengurangan penggunaan kendaraan dinas
• Pemangkasan gaji pejabat tinggi negara
• Penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti kendaraan, AC, dan perabot kantor

Selain itu, pemerintah Pakistan juga membatasi kegiatan seremonial serta menghentikan kunjungan luar negeri yang menggunakan dana negara.

Prabowo menegaskan bahwa contoh tersebut bukan kebijakan yang akan langsung diterapkan di Indonesia, melainkan bahan kajian untuk menentukan langkah terbaik.

“Ini hanya contoh. Kita perlu beberapa hari untuk mengkaji langkah apa yang paling tepat,” kata Presiden.

Menjaga Stabilitas APBN

Upaya penghematan energi juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tidak semakin melebar.

Presiden menegaskan pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang dan efisien.

Ia juga menyinggung masih adanya potensi kebocoran anggaran dalam sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki.

Salah satu solusi yang sedang disiapkan adalah pengembangan GovTech yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah memperkirakan kebocoran anggaran negara bisa ditekan hingga sekitar 40 persen dari total pengeluaran.

“Kita sedang sinkronisasi semua kementerian dan lembaga dalam satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa mengurangi kebocoran hingga 40 persen,” kata Prabowo dikutip dari Antara.

Pemerintah Diminta Tetap Waspada

Menutup arahannya, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terburuk dari situasi geopolitik global.

Ia menyinggung potensi konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.Meski Indonesia saat ini relatif aman, pemerintah tidak boleh lengah.

“Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh terlalu lengah. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk,” ujar Presiden.