-
-
-
Loading
Loading
Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Presiden mengatakan laporan yang diterimanya sudah masuk sejak beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang diduga melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," kata Prabowo.
Baca juga:
Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di JakartaSetelah menerima laporan tersebut, Kepala Negara segera memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta sejumlah pejabat terkait lainnya untuk meminta klarifikasi dan pendalaman informasi.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN'," ujar Presiden.
Menurut Prabowo, kualitas kepemimpinan sangat menentukan kinerja sebuah organisasi. Karena itu, persoalan yang terjadi di tingkat pimpinan harus segera ditangani agar tidak berdampak pada jalannya program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan agenda strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Karena pentingnya program tersebut, Presiden menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.
Prabowo juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum, termasuk KPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," tegasnya.
Menurut Presiden, penguatan lembaga pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian," tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan terus memperketat pengawasan terhadap program-program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, guna menjaga integritas pengelolaan anggaran dan kepercayaan publik.
