-
-
-
Loading
Loading
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam keterangan pers bersama sejumlah tokoh Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019). (Antaranews)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Negara tidak akan membiarkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan memicu aksi unjuk rasa anarkis di Papua.
Penindakan tegas akan dilakukan kepada siapapun, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil yang mencoba-coba memancing suasana tidak kondusif di Papua.
"Kami menjamin bahwa tidak ada yang lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum. Kami akan menindak para pelaku kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, termasuk pemicu kerusuhan Papua di Surabaya,"tegas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
"Di Papua, orang-orang yang jelas melakukan tindakan anarki juga perusakan harus ditangani secara hukum. Ini negara hukum," kata Wiranto dalam keterangan pers bersama sejumlah tokoh Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Wiranto juga menyatakan pemerintah telah mengabulkan tuntutan masyarakat Papua agar pemerintah memproses pelaku pelanggar hukum dalam insiden pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu.
Mantan Panglima ABRI ini mengaku sudah mengecek proses hukum tersebut. Wiranto mengatakan, di Jawa Timur, proses hukum terhadap anggota militer dilakukan oleh Kodam Brawijaya.
"Pagi tadi saya mengecek di Jawa Timur, misalnya, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya lima orang diskorsing, termasuk Danramil seorang mayor dan satu Babinsa. Danramil dan Babinsa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya karena diduga tindakannya merugikan disiplin TNI, sedangkan tiga lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Ada tindakan, ada hukuman," jelasnya sebagaimana diberitakan Antara.
Dari masyarakat sipil, tersangkanya sekarang sudah ditangani Polda Jatim, Tri Susanti dan S Saiful, pelanggaran yang dilakukan UU ITE, penghasutan, ujaran kebencian.
Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah tidak mencari kesalahan siapapun, namun untuk memberikan solusi.
"Kita bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari kesalahan, baik perorangan, kelompok, ataupun institusi. Tidak mencari kesalahan. Tetapi mencari solusi, solusi apa yang terbaik agar suasana panas ini bisa segera redam, suasana yang panas ini bisa tenang kembali, dengan demikian setelah tenang nanti kita bisa berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi," papar Wiranto.
