Loading
Suasana di ruang pelayanan Lapor Mas Wapres di kompleks Istana Wapres. (Antaranews)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar program Lapor Mas Wapres terus disempurnakan demi menciptakan birokrasi yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.
“Pak Wapres tidak ingin program ini stagnan. Sistem dan prosedur harus terus diperbaiki agar birokrasi lebih responsif,” kata Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Senin (9/6), melalui keterangan Sekretariat Wakil Presiden.
Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres telah menangani 7.590 laporan dari masyarakat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial. Laporan terbanyak dikirim melalui WhatsApp (72,05%), sedangkan sisanya disampaikan lewat kanal tatap muka setelah registrasi di situs resmi lapormaswapres.id.
Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen.
Ia mengatakan sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (72,05 persen) sebab preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja.
Sedangkan 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka setelah pelapor melakukan registrasi di laman resmi lapormaswapres.id.
Meski Lapor Mas Wapres menunjukkan hasil positif, kata Muktabar, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam koordinasi antarlembaga.
Ia mengatakan penanganan laporan melibatkan kolaborasi Setwapres dengan instansi terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, Kemensos, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepekaan terhadap pelapor.
Oleh karena itu, Wapres Gibran Rakabuming mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui Lapor Mas Wapres terus disempurnakan.
"Pak Wapres menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif," katanya dikutip Antara.