Pramono Anung: Penerima KJP Tetap Dapat Bantuan Meski Bersekolah di Sekolah Rakyat

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap akan memperoleh haknya, meskipun mereka melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

"Jadi KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana saja, ya tetap KJP-nya diberikan," ujar Pramono saat ditemui di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Kamis (26/6).

Pramono menegaskan bahwa KJP bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan bagian dari dukungan sosial terhadap keluarga tidak mampu. Dana KJP kerap dimanfaatkan bukan hanya untuk keperluan sekolah, tapi juga kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan dan bahan pangan lainnya.

• Baca juga:

  Wagub DKI Bantah Endapkan Dana Kartu Jakarta Pintar Rp82,9 Miliar

"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, beras, makanan, dan sebagainya," kata Pramono.

• Baca juga:

  Sekolah Rakyat Butuh 700 Guru Bersertifikat PPG

Lebih lanjut Pramono juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait integrasi program Sekolah Rakyat dengan sistem dukungan sosial yang sudah ada.

"Kami sudah menyiapkan bahkan lahannya dan tempatnya. Untuk Jakarta nggak jadi masalah," jelas Pramono dikutip Antara.

• Baca juga:

  Ramai soal Tunjangan DPRD Rp70 Juta, Begini Kata Gubernur Pramono Anung

Sebelumnya, Kementerian Sosial diketahui menambah 100 titik baru Sekolah Rakyat se-Indonesia.

Dengan tambahan ini, jumlah sekolah yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi 200 titik yang diisi lebih dari 20 ribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Khusus untuk 100 titik pertama, kepala sekolah dan guru akan mengikuti pelatihan hingga akhir Juni. Mereka akan siap menyambut tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2025," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Sementara itu, tambahan 100 titik sekolah tambahan sedang diproses. Sekolah-sekolah ini akan memanfaatkan aset Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami tengah mematangkan rencana kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat," kata Saifullah.

Proses rekrutmen siswa dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial Daerah, Dinas Pendidikan, hingga BPS daerah. Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk.

"Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berada di Desil 1 DTSEN. Tidak boleh ada yang main-main dalam proses seleksi. Semuanya harus melalui verifikasi lintas sektor dan disetujui oleh kepala daerah," jelas Saifullah.