Komisi IX DPR Desak BGN Cabut Izin SPPG yang Abai dalam Penyaluran Makanan Bergizi Gratis

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Komisi IX DPR RI menyoroti kelalaian sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin operasional SPPG yang terbukti lalai dan membahayakan keselamatan anak-anak penerima manfaat program tersebut.

Charles menegaskan bahwa fokus utama BGN seharusnya bukan sekadar mengejar target jumlah penerima MBG, tetapi menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan. Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang besar harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

“Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri,” ujar Charles dalam keterangan di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

• Baca juga:

  Komisi IX DPR Minta BGN Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di mana disepakati bahwa BPOM harus terlibat aktif dalam mengawasi penyediaan makanan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

“Perlu diingat, kesimpulan rapat komisi DPR adalah dokumen resmi dan bersifat mengikat,” tegasnya dikutip Antara.

• Baca juga:

  Komisi IX DPR Desak BGN Cabut Izin SPPG yang Abai dalam Penyaluran Makanan Bergizi Gratis

Charles menambahkan, BGN bersama seluruh jaringan SPPG di berbagai daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi kesehatan anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa.

Target Presiden Prabowo: 20 Juta Penerima MBG Sebelum 17 Agustus

Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya pada acara HUT Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Rabu (23/7) malam, Presiden menyampaikan bahwa sejauh ini sudah ada 6,7 juta orang yang menerima manfaat MBG.

Ia menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 20 juta penerima sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

“Akhir Agustus, rencananya akan mencapai 20 juta penerima manfaat. Tapi saya minta dipikirkan bagaimana kita bisa mempercepat itu,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para ketua umum partai dan pejabat negara.

Pemerintah tengah mengupayakan akselerasi distribusi agar cakupan program MBG bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dalam waktu singkat.