-
-
-
Loading
Loading
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal beserta pihak yang melindunginya. Sikap ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2025, Jumat (15/8/2025), dan dinilai sebagai langkah berani yang patut diapresiasi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pernyataan Presiden tersebut sebagai “genderang perang” melawan praktik yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Presiden berani membongkar realitas ekonomi yang selama ini diduga melibatkan oknum aparat, baik yang masih aktif maupun purnawirawan, dalam bisnis sawit maupun tambang ilegal. Ini patut diapresiasi,” kata Agung di Jakarta.
Baca juga:
Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di JakartaMenurut Agung, keberanian Presiden menyampaikan pernyataan ini secara terbuka menunjukkan keseriusan pemerintah memberantas mafia tambang agar perekonomian tidak dikuasai segelintir kelompok saja. Ia menambahkan, banyaknya program prioritas dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan anggaran besar. Karena itu, kebocoran keuangan negara akibat tambang ilegal harus dihentikan.
“Rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah butuh dana untuk mengatasinya, sehingga praktik culas seperti ini wajib diberantas,” tegasnya dikutip Antara.
Baca juga:
WALHI Desak Pemerintah Pulihkan Alam Aceh Pascabanjir: Deforestasi & Tambang Disebut Akar Masalah1.063 Tambang Ilegal Jadi Target Operasi
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan ada 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Ia telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak, tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat, termasuk “orang besar” hingga jenderal TNI.
“Saya minta dukungan seluruh MPR dan partai politik demi kepentingan rakyat,” ujar Presiden.
Kenapa Pemberantasan Tambang Ilegal Jadi Prioritas Pemerintah?
Tambang ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan, mengancam keselamatan pekerja, dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Selama bertahun-tahun, praktik ini sulit diberantas karena adanya dugaan keterlibatan oknum berpengaruh yang melindungi operasinya.Dengan langkah tegas Presiden, pemberantasan tambang ilegal diharapkan dapat:
Menambah pemasukan negara melalui pengelolaan sumber daya alam yang sah.
Mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem.
Mengembalikan keadilan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada tambang legal.
Dampak Ekonomi dari Tambang Ilegal di Indonesia
Data pemerintah menunjukkan, kerugian akibat tambang ilegal mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dana sebesar ini seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program pengentasan kemiskinan.Selain kerugian langsung, tambang ilegal juga menyebabkan:
Hilangnya potensi pajak dan royalti untuk negara.
Meningkatnya biaya rehabilitasi lingkungan pasca tambang.
Terganggunya pasar mineral resmi akibat harga yang tidak sehat.
DPR RI: Penegakan Hukum Harus Konsisten
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden. Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Semangat Presiden ini harus kita dukung bersama. Penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Puan.
Langkah tegas Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam Indonesia, sekaligus menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku tambang ilegal dan jaringan pelindungnya.
