Kemlu Tanggapi Wafatnya Mahasiswa Indonesia di Wina saat Bertugas Dampingi Pejabat RI

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi bahwa Muhammad Athaya Helmi Nasution, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Hanze, Groningen, Belanda, meninggal dunia di Wina, Austria, pada 27 Agustus 2025.

Athaya wafat saat mendampingi kunjungan delegasi pejabat RI dalam pertemuan dengan otoritas setempat. 

Komunitas pelajar Indonesia di luar negeri. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, melalui pernyataan resmi pada 8 September, menyebut bahwa Athaya kemungkinan meninggal akibat kelelahan, dehidrasi, dan kurang asupan setelah seharian menjadi pemandu kegiatan.

• Baca juga:

  Kemlu Ungkap 10 Ribu Kasus Online Scam Libatkan WNI, Ada yang Beraksi sampai Afrika Selatan

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa KBRI Wina segera berkoordinasi dengan otoritas Austria setelah menerima kabar duka tersebut.

“Berdasarkan hasil otopsi, almarhum meninggal karena dugaan kejang atau suspected seizure,” ungkap Judha dalam pernyataan resminya, Selasa (9/9), dikutip Antara.

• Baca juga:

  Kemlu Tanggapi Wafatnya Mahasiswa Indonesia di Wina saat Bertugas Dampingi Pejabat RI

KBRI Wina memberikan bantuan kekonsuleran berupa pengurusan jenazah, dokumen, dan proses pemulangan ke tanah air. Proses pemulasaran jenazah juga dibantu oleh komunitas Muslim Indonesia di Wina. Jenazah Athaya telah dipulangkan ke Indonesia pada 4 September 2025, sesuai permintaan keluarga.

Kemlu RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Athaya dan menegaskan bahwa penugasan mahasiswa dalam kegiatan tersebut dikelola langsung oleh event organizer (EO) dari Indonesia.

PPI Belanda menyayangkan sikap pihak EO yang tidak menemui keluarga almarhum saat di Wina dan tetap melanjutkan acara. Mereka bahkan menilai ada indikasi penutupan informasi terkait kegiatan yang diikuti Athaya.

PPI juga menyatakan penolakan atas pemanfaatan mahasiswa dalam kegiatan resmi tanpa jaminan keselamatan dan mekanisme perlindungan yang jelas, serta mendesak adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait atas kejadian tersebut.