Kasus Keracunan MBG, Dedi Mulyadi Agendakan Pertemuan dengan Penanggung Jawab Jabar

BANDUNG, ARAHKITA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadwalkan pertemuan dengan penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Jawa Barat pada Senin (29/9/2025). Agenda ini digelar menyusul kasus keracunan massal yang dialami ribuan siswa di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Garut hingga Bandung Barat.

“Senin nanti saya mengundang Kepala MBG perwakilan Jabar untuk bersama-sama melakukan evaluasi terkait peristiwa yang terjadi,” ujar Dedi di Bandung, Kamis (25/9/2025).

Menurut Dedi, evaluasi akan difokuskan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di Jawa Barat. Pemerintah provinsi bahkan mempertimbangkan melakukan audit terhadap dapur-dapur tersebut, khususnya terkait standar pengolahan dan kualitas bahan makanan.

• Baca juga:

  Prabowo Tegaskan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Dipolitisasi, BGN Perketat Pengawasan

“Jenis bahan makanan harus dipastikan benar-benar bermutu. Selain itu, jam memasak yang terlalu dini, misalnya mulai pukul 00.00 WIB untuk makanan yang baru disajikan siang hari, sangat berisiko terhadap kualitas makanan,” jelas Dedi yang akrab disapa KDM.

Ia juga menyoroti jarak tempuh dapur ke sekolah yang cukup jauh serta kapasitas dapur yang terlalu besar. “Idealnya dapur ditempatkan lebih dekat dengan sekolah dan tidak melayani ribuan porsi sekaligus. Jika terlalu banyak, kualitas makanan sulit terjaga,” tambahnya.

• Baca juga:

  Gerakan Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

Terkait kemungkinan penghentian sementara program MBG, Dedi menyebut masih menunggu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). “Kami akan melihat dulu komitmen penanggung jawab MBG di Jabar. Setelah itu baru pemerintah provinsi mengambil keputusan,” tegasnya dikutip Antara.

Sebelumnya, ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari dapur MBG. Sebagian korban harus menjalani perawatan medis akibat gejala yang ditimbulkan.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemkab Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) serta menutup sementara dapur SPPG yang bermasalah. Pemkab juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG di wilayahnya, mengingat sebagian besar belum memiliki sertifikasi kesehatan yang sesuai standar.