Loading
Gerakan Suara Ibu Indonesia bersama sejumlah jaringan perempuan dan organisasi masyarakat menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: Istimewa)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Gerakan Suara Ibu Indonesia bersama sejumlah jaringan perempuan dan organisasi masyarakat menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Seruan ini muncul setelah serangkaian kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.
Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sedikitnya 10.482 anak sekolah menjadi korban keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG. Sementara itu, laporan investigatif Project Multatuli mengungkap, banyak dapur penyedia MBG tidak memenuhi standar higienis, menggunakan bahan makanan yang tidak layak, serta minim pengawasan kesehatan.
“Program yang seharusnya meningkatkan gizi anak sekolah justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara,” tulis Suara Ibu Indonesia dalam pernyataannya, Rabu (15/10/2025).
Gerakan yang terdiri dari para ibu, perempuan, dan anak muda ini menilai pelaksanaan MBG menyimpang dari pedoman gizi seimbang “Isi Piringku” yang dianjurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka mendesak agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan ahli gizi, dokter anak, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan menu dan pengawasan program.
Suara Ibu Indonesia juga menilai, seharusnya program MBG difokuskan untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang memang membutuhkan intervensi gizi, bukan diterapkan secara massal tanpa kesiapan.
Selain itu, alokasi anggaran MBG yang bersumber dari dana pendidikan dinilai lebih tepat jika digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, membangun kantin sehat berbasis komunitas, atau memperbaiki infrastruktur sekolah di wilayah 3T.Soroti Pelibatan TNI/Polri
Hal lain yang menjadi sorotan adalah pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan serta distribusi MBG. Suara Ibu Indonesia menilai langkah tersebut sebagai bentuk militerisasi urusan sipil dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Militer bukan lembaga pangan. Tugas mereka bukan mengurus makan anak-anak sekolah,” tegas pernyataan itu.
Abai Hak Anak dan Standar Gizi
Selain masalah pengawasan, Suara Ibu Indonesia menyoroti bahwa MBG tidak ramah bagi anak-anak dengan alergi makanan, intoleransi laktosa, atau kondisi medis khusus. Banyak dari mereka tetap dipaksa mengikuti program tanpa opsi pengganti, yang dianggap sebagai bentuk pengabaian hak anak atas kesehatan dan perlakuan yang adil.
Program ini juga dinilai mengabaikan rekomendasi ahli gizi, karena banyak menu MBG berisi makanan ultra processed seperti sosis, nugget, dan kornet yang tinggi garam, lemak jenuh, serta pengawet. Bahkan, susu tinggi gula sering disajikan sebagai pelengkap, yang justru bertentangan dengan konsep “makan bergizi”.
Tiga Tuntutan Suara Ibu Indonesia
Melalui pernyataan sikapnya, Suara Ibu Indonesia menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:
Tetap Perhatikan Nasib Pekerja Dapur
Suara Ibu Indonesia juga menyoroti nasib pekerja dapur sekolah dan ibu-ibu rumah tangga yang selama ini bergantung pada program MBG. Mereka menilai pekerja informal tersebut sering kali tidak memiliki perlindungan kerja dan jaminan upah layak.
“Program gizi seharusnya menjamin kesejahteraan, bukan menambah risiko kesehatan dan ketidakpastian ekonomi,” demikian bunyi pernyataan itu.
Gerakan Suara Ibu Indonesia mendapat dukungan dari berbagai jaringan seperti Aliansi Ibu Indonesia, HERizon, SERUNI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Artsforwomen Indonesia.