Loading
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati (kiri) dalam Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Keputusan Kepala BGN tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan BGN, Jakarta, Selasa (23/9/2025). ANTARA/HO-BGN
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) kini menyediakan saluran aduan resmi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai harapan publik.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa layanan hotline MBG aktif setiap Senin–Jumat, pukul 09.00–22.00 WIB. Masyarakat bisa menghubungi:
088293800268 (Operator 1)
Baca juga:
Presiden Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Berjalan, Kepala BGN Pastikan Evaluasi dan Perbaikan088293800376 (Operator 2)
“Setiap laporan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Khairul di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Selain menerima aduan, hotline MBG juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menanyakan berbagai hal, mulai dari teknis program, distribusi pangan, hingga standar kualitas makanan yang diberikan. Menurut Khairul, transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan bahwa masyarakat juga bisa mengakses laman resmi BGN.lapor.go.id untuk menyampaikan aduan, kritik, atau keluhan mengenai pelaksanaan program di daerah.
“Selain melalui hotline, masyarakat bisa mengirimkan laporan lewat media sosial resmi BGN. Jika ada yang menghubungi via DM (direct message), kami akan langsung merespons,” jelasnya dilansir Antara.
Untuk menjaga keterbukaan informasi, BGN juga berkomitmen menggelar jumpa pers mingguan bersama wartawan. Agenda ini bertujuan memberikan update terbaru mengenai program MBG, sekaligus menjawab isu atau insiden yang mungkin terjadi, termasuk jika ada kasus keracunan makanan di lapangan.
Nanik menegaskan, BGN tidak akan menutup-nutupi masalah dalam pelaksanaan program MBG. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.