-
-
-
Loading
Loading
Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Antaranews/Antara/Harianto)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem kehidupan bagi para transmigran serta membantu pemerintah daerah dalam mengelola kawasan secara berkelanjutan.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai kebutuhan dasar di kawasan transmigrasi.
“Untuk pengembangan kawasan transmigrasi, infrastruktur dan lain sebagainya, kami menganggarkan lebih dari Rp300 miliar untuk membantu pemerintah daerah. Kami tidak buang badan,” ujarnya usai menggelar open house 24 jam di kantor Kementrans, Jakarta, Minggu.
Menurut Iftitah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi maksimal selama lima tahun sejak penempatan. Setelah itu, tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada pemerintah daerah. Namun, banyak daerah dinilai belum sepenuhnya siap untuk mengelola kawasan transmigrasi secara mandiri.
Ia menegaskan bahwa program transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk dan membangun rumah. Arah kebijakan saat ini adalah membangun ekosistem kehidupan yang komprehensif, meliputi penyediaan lapangan kerja, layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Tujuannya agar warga transmigran memiliki alasan kuat untuk menetap, berdaya saing, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.
Baca juga:
Kementerian Transmigrasi Siapkan Rp300 Miliar untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2025Dalam upaya memperkuat program transmigrasi nasional, Kementerian Transmigrasi kini fokus pada lima program utama. Pertama, Transmigrasi Tuntas, yang menargetkan penyelesaian berbagai permasalahan lahan di kawasan transmigrasi. Kedua, Transmigrasi Lokal, yaitu pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tanpa harus berpindah jauh dari tempat asal, sebagai strategi mengurangi laju urbanisasi.
Program ketiga, dilansir Antara, adalah Transmigrasi Patriot, yang berfokus pada penempatan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mengabdi di kawasan transmigrasi. Keempat, Transmigrasi Karya Nusantara, bertujuan mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal agar tercipta lapangan kerja baru. Terakhir, program Trans Gotong Royong, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam membangun kawasan transmigrasi bersama.
Baca juga:
Sorong Selatan Gandeng Bank Mandiri, Dorong Digitalisasi Pajak dan Layanan Perbankan DaerahIftitah berharap kelima program tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat tinggal baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
