Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Serukan Penindakan Terpadu Kawasan Ilegal

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran kabinetnya untuk rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025). Fokus utama pertemuan: penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam tersebut, Presiden menekankan pentingnya langkah lintas lembaga secara terpadu. Data menunjukkan bahwa banyak aktivitas ilegal—mulai dari pertambangan hingga pemanfaatan kawasan hutan—terjadi di wilayah remote yang selama ini lepas dari pantauan pengawasan.

“Saya menegaskan komitmen untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya usai rapat.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Rapat tersebut membahas secara khusus hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari beberapa satgas, termasuk:

• Penertiban kawasan hutan yang selama ini dikelola tidak sesuai izin atau berada di area lindung.
• Penertiban kawasan pertambangan ilegal yang beroperasi tanpa izin (IUP) atau di luar batas wilayah yang ditetapkan. 
• Konsekuensi hukum bagi pelaku dan aktor di balik aktivitas ilegal tersebut.

Hadir dalam rapat antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.

• Baca juga:

  Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Serukan Penindakan Terpadu Kawasan Ilegal

Menurut data kementerian terkait, pemerintah telah mengidentifikasi lebih dari seribu lokasi pertambangan ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya berada di kawasan hutan lindung atau lokasi yang sangat sulit diakses aparat pengamanan, baik secara geografis maupun alasan keamanan. 

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa upaya pemerintah tidak hanya bersifat penindakan belaka, tetapi juga pencegahan melalui pengembangan sistem pemantauan yang memanfaatkan data lintas lembaga dan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku ilegal dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dilansir Antara.

Langkah berikutnya yang disepakati dalam rapat antara lain memperkuat operasi bersama antar-instansi — termasuk aparat penegak hukum, TNI/Polri, serta lembaga pengawasan keuangan dan transaksi — untuk melakukan razia, penutupan, dan pemulihan kawasan yang sudah terdampak. Sekretaris Kabinet menambahkan bahwa “tidak ada zona aman” bagi pelaku ilegal yang melanggar ketentuan perizinan, lingkungan atau tata kelola sumber daya alam.

• Baca juga:

  Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Serukan Penindakan Terpadu Kawasan Ilegal

Penanganan kawasan ilegal seperti ini dinilai penting karena selain merugikan negara dalam hal fiskal dan potensi sumber daya, juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Menteri ESDM sebelumnya menyebut bahwa potensi kerugian negara akibat pertambangan ilegal bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Dengan digelarnya rapat di kediaman presiden ini, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap kawasan ilegal menjadi salah satu prioritas. Masyarakat, menurut Presiden, juga harus dilibatkan dalam pengawasan, termasuk melalui pelaporan aktivitas mencurigakan, agar upaya bersama dapat berjalan lebih efektif.