-
-
-
Loading
Loading
Direktorat Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama, foto bersama usai kembali menjadi pembicara dalam Pelatihan Diplomasi Kesehatan Global Kementerian Kesehatan, Selasa (25/11/2025). (Foto: Dok. Pribadi)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Direktorat Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama, kembali menjadi pembicara dalam Pelatihan Diplomasi Kesehatan Global Kementerian Kesehatan, Selasa (25/11/2025). Pelatihan ini diikuti para direksi rumah sakit, pejabat Badan Karantina Kesehatan, hingga jajaran Kemenkes.
Dalam paparannya, penerima Penghargaan Achmad Bakrie XXI 2025 itu menekankan dua aturan internasional penting yang kini menjadi pijakan dunia pascapandemi. Pertama, Amandemen International Health Regulation (IHR) yang resmi berlaku secara global sejak 19 September 2025. Kedua, Pandemic Agreement yang disepakati pada 20 Mei 2025 dan saat ini masih dibahas lampirannya.
Salah satu bagian yang masih dinegosiasikan intensif adalah PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing). Prof Tjandra menjelaskan setidaknya ada tiga aspek krusial dalam PABS. “Negosiasi dibutuhkan agar respon pandemi mendatang tetap cepat, jujur, adil, dan berbasis solidaritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, negara harus mampu mengidentifikasi patogen berpotensi pandemi dan menyerahkan bahan serta informasi genetiknya secara tepat waktu, agar dunia dapat mengembangkan diagnosis, obat, dan vaksin. Penyerahan patogen itu harus diimbangi pembagian manfaat yang setara dan transparan. “Sistem PABS yang baik menentukan kesiapan global menghadapi pandemi di masa depan,” tegasnya.
Prof Tjandra juga menyinggung meningkatnya kasus influenza internasional. Dua jenis yang menjadi perhatian adalah Influenza A H3N2 subclade K (J.2.4.1) yang disebut mengalami tujuh mutasi, serta kasus meninggalnya seorang pasien di Washington, AS, akibat Influenza A H5N5 — tercatat sebagai infeksi H5N5 pertama pada manusia di dunia.
Ia menekankan perlunya kewaspadaan tanpa kepanikan, sebab penyebaran kedua virus itu belum tentu meluas. Namun, Prof Tjandra menegaskan bahwa pertukaran informasi cepat seperti ini menjadi tujuan utama dari IHR yang diperbarui serta Pandemic Agreement.
