Komisi VIII Dorong Dapur SPPG Jadi Posko Tanggap Bencana di Aceh hingga Sumatera Barat

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendorong agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimaksimalkan sebagai posko tanggap bencana untuk wilayah yang terdampak longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, keberadaan dapur SPPG yang telah berjalan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki fasilitas dan tenaga yang siap dialihkan menjadi dapur darurat dalam waktu cepat.

Ia menilai bahwa saat bencana terjadi, prioritas utama adalah memastikan ketersediaan makanan layak konsumsi bagi warga yang mengungsi, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. "Ketersediaan nutrisi menjadi faktor krusial agar para pengungsi tetap kuat melewati masa pemulihan. Dapur SPPG dapat berfungsi sebagai posko logistik dan dapur umum darurat," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (30/11/2025).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Jumat (28/11) tercatat total 174 korban meninggal dunia dan 79 orang masih hilang di wilayah Sumatera. Aceh menjadi daerah dengan korban terbanyak, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Aceh, sedikitnya 119.988 jiwa dari 33.817 KK terpaksa mengungsi akibat dampak bencana.

• Baca juga:

  Dana BGN Belum Cair, 11 Dapur MBG di Blora Hentikan Operasional Sementara

Melihat situasi yang mengkhawatirkan ini, Singgih menekankan bahwa dapur SPPG dapat menjadi solusi percepatan distribusi makanan darurat. Ia mencontohkan, beberapa dapur SPPG di Padang sudah memiliki fasilitas lengkap dan bisa segera dialihfungsikan untuk menyediakan makanan bagi korban bencana tanpa harus menunggu pembangunan posko baru.

“Program MBG membawa standar dapur yang jelas, rantai pasok bahan pangan, serta tenaga masak yang terlatih. Di masa normal dapur ini menyajikan menu bergizi, dan saat bencana dapur ini dapat menjadi jantung suplai makanan bagi para pengungsi,” tambahnya dikutip Antara.

• Baca juga:

  Menhut Tegaskan: Bencana di Sumatera Jadi Titik Balik Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

Untuk mempercepat implementasi, ia meminta Kementerian Sosial dan BNPB mengeluarkan instruksi resmi agar dapur SPPG otomatis beralih fungsi sebagai dapur bantuan bencana dalam situasi darurat, dengan koordinasi bersama BPBD di daerah. Selain itu, ia mendorong pelatihan tambahan bagi juru masak serta pengelola dapur agar lebih siap menghadapi operasi penanganan bencana.

Singgih juga menyoroti pentingnya ketersediaan anggaran cepat dari APBN agar dapur SPPG dapat beroperasi tanpa hambatan. Alokasi dana darurat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan logistik, bahan pangan, serta biaya operasional dapur yang dialihfungsikan.

• Baca juga:

  Purbaya Siap Keluarkan Dana Darurat untuk Bencana Sumatera, Tunggu Keputusan Status Nasional

Ia berharap langkah optimalisasi dapur SPPG menjadi bukti nyata bahwa program pemerintah mampu beradaptasi dalam krisis. "Inilah bentuk nyata gotong royong negara. Kita harus bergerak bersama, membantu para penyintas agar bisa bangkit,” tegasnya.

Menutup pernyataan, Singgih menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh keluarga korban. Ia mengajak masyarakat menjaga solidaritas dan saling menguatkan. "Kita berduka bersama, dan bersama pula kita bangkit," tuturnya.