Anggota DPR Desak Negara Perkuat Pengawasan Tambang di Morowali

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menegaskan perlunya negara memperkuat pengawasan terhadap kawasan tambang strategis di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menilai percepatan hilirisasi mineral—khususnya nikel—harus diimbangi dengan tata kelola yang lebih ketat agar kepentingan nasional tetap terjamin.

Menurut Beniyanto, perkembangan industri tambang di Morowali berjalan sangat cepat dan menghadirkan dinamika baru yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

“Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring skala dan kompleksitas operasinya,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

• Baca juga:

  Luhut Buka Suara soal Sejarah Pembangunan Bandara IMIP Morowali

Beniyanto menjelaskan bahwa Morowali kini menjadi salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia. Aktivitas penambangan ore, produksi NPI dan feronikel, serta pengembangan rantai nilai mineral berlangsung hampir tanpa henti dan melibatkan infrastruktur besar serta tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Situasi tersebut, kata dia, menuntut negara hadir lebih kuat dalam memastikan kepatuhan regulasi, keselamatan kerja, dan standar lingkungan. Bahkan, berbagai fasilitas pendukung seperti logistik, transportasi, hingga simpul-simpul infrastruktur lain harus berada dalam kerangka pengawasan yang jelas.

• Baca juga:

  Wapres AS Kritik Pendekatan Regulasi Uni Eropa terhadap AI

“Setiap titik infrastruktur punya implikasi langsung terhadap mobilitas tenaga kerja, arus barang tambang, dan kontrol aktivitas pertambangan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi lintas-sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, dan pemerintah daerah. Integrasi kebijakan dan pertukaran data menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif, terutama di kawasan tambang berskala besar seperti Morowali.

• Baca juga:

  Pemkot Bogor Tetapkan Tujuh Regulasi terkait Pandemi COVID-19

Beniyanto menyebut bahwa regulatory oversight yang adaptif diperlukan untuk mengawasi aktivitas hilirisasi, menjaga transparansi rantai pasok mineral, memastikan kepatuhan reklamasi dan pascatambang, serta mengendalikan dampak lingkungan berbasis data.

Ia menegaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat bukan untuk menghambat investasi. Justru, kepastian hukum dan konsistensi pengawasan diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjaga kepentingan negara.

“Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun negara harus hadir secara aktif memastikan seluruh aktivitas di kawasan strategis seperti Morowali berjalan dengan kehati-hatian, akuntabilitas, dan prioritas pada kepentingan nasional,” ujarnya dikutip Antara.

Menutup pernyataannya, Beniyanto menyebut Morowali sebagai jantung hilirisasi nikel Indonesia. Karena itu, pengawasan negara yang kritis namun konstruktif menjadi faktor penting agar kawasan tambang tersebut memberikan manfaat optimal bagi daerah, industri nasional, dan negara dalam jangka panjang.