Pemprov Jabar Tanggung Biaya Korban Kecelakaan KA Bekasi, Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal

BANDUNG, ARAHKITA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat merespons tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Seluruh biaya pengobatan korban luka dipastikan ditanggung penuh, sementara keluarga korban meninggal dunia akan menerima santunan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang terdampak musibah.

“Seluruh biaya perawatan rumah sakit bagi korban ditanggung pemerintah. Untuk korban meninggal, akan diberikan santunan masing-masing Rp50 juta,” ujarnya di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

• Baca juga:

  KAI Siap Tanggung Biaya Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Kecelakaan tragis yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Hingga Selasa petang, insiden ini menyebabkan 15 orang meninggal dunia dan 76 lainnya mengalami luka-luka.

Menurut informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat KRL berhenti di stasiun. Tak lama kemudian, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya melaju di jalur yang sama dan menghantam rangkaian KRL tersebut.

• Baca juga:

  KDM Peringatkan Kerusakan Tata Ruang Bogor: Ancam Jakarta, Bekasi hingga Karawang

Benturan keras tak terhindarkan, memicu kepanikan serta menimbulkan banyak korban jiwa dan luka.

Dedi Mulyadi juga menyampaikan duka mendalam kepada para korban, khususnya pengguna KRL rute Jakarta–Bekasi yang menjadi bagian dari peristiwa tersebut.

• Baca juga:

  Tragedi KRL Bekasi Timur: Polisi Periksa 31 Saksi, Ini Kronologi Lengkapnya

Ia berharap kejadian ini menjadi yang terakhir.

“Saya berharap ini menjadi kecelakaan terakhir kereta api. Mari kita doakan agar keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan,” ujarnya dikutip Antara.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan otoritas terkait untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik tanpa terbebani biaya.

Langkah cepat ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara di tengah situasi darurat, memastikan keselamatan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama.