-
-
-
Loading
Loading
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kanan) dalam Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah memastikan akan melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu satu bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program sekaligus memastikan bantuan gizi benar-benar tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan proses pembenahan akan dilakukan secara komprehensif oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN).
"Perlu waktu penataan, ya. Satu bulan. Satu bulan penataan," kata Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat menghadiri acara Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulhas, sejumlah aspek yang menjadi fokus pembenahan antara lain penertiban titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur penyedia makanan, hingga verifikasi data penerima program.
Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan tata kelola yang kuat agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Baca juga:
Hanura Bantah Terlibat dalam Pengelolaan Dapur MBG, Tegaskan Tidak Memiliki Yayasan Afiliasi"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," ujarnya.
Presiden Ikut Soroti Berbagai Persoalan MBG
Penataan ulang ini merupakan respons pemerintah terhadap sejumlah kendala yang ditemukan selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Zulhas mengungkapkan berbagai laporan dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program telah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah menerima berbagai masukan, Presiden akhirnya memutuskan untuk melakukan penyegaran manajemen guna mempercepat perbaikan sistem.
"Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru," kata Zulhas dikutip Antara.
Moratorium Dapur Baru dan Evaluasi Titik Layanan
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.
Salah satu kebijakan yang diambil adalah menghentikan sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru. Saat ini tercatat terdapat 27.877 titik dapur operasional yang terdaftar melalui virtual account dan akan dievaluasi kembali untuk memastikan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Langkah ini dinilai penting karena sebaran dapur saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu distribusi yang lebih merata ke wilayah lain.
Fokus pada Penerima yang Benar-Benar Membutuhkan
Selain menata infrastruktur layanan, pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima yang saat ini tercatat dalam program.
Melalui proses ini, intervensi gizi diharapkan lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.
Di sisi lain, pengawasan kualitas layanan juga akan diperketat. Pemerintah menegaskan bahwa pada 2026 fokus utama bukan lagi sekadar memperluas jumlah penerima atau dapur operasional, tetapi memastikan kualitas layanan berjalan sesuai standar.
Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi petunjuk teknis, standar keamanan pangan, serta kapasitas pelayanan yang memadai.
Nanik menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor pangan di tingkat akar rumput.
"Dampak program ini tidak hanya pada kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah," ujarnya
