Indonesia Urutan Ketiga Kesenjangan Gender, Begini Penjelasan Kemen PPPA

MAKASSAR, ARAHKITA.COM - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menyebutkan data Bappenas tahun 2015 bahwa Indonesia termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan indeks kesenjangan gender yang tinggi.

"Meskipun berbagai program kesetaraan gender sudah jalan, namun Indonesia masih berada pada urutan ketiga dengan dinilai indeks kesenjangan gender yang tinggi," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni di Makassar, Rabu (11/4/2018).

Menurut dia, penyebab kondisi itu karena isu pengarusutamaan gender belum menjadi topik penting seperti halnya topik pembangunan lain, sehingga kerap terabaikan.

• Baca juga:

  Isu Kesetaraan Gender Jadi Salah Satu Prioritas W20

"Pemahaman tentang kesetaraan gender di semua kalangan masih rendah, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Pada banyak daerah, pengarusutamaan gender belum terintegrasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, belum semua pengambil kebijakan di pemerintah daerah paham tentang pentingnya PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam pembangunan daerah.

• Baca juga:

  Mulai Hari Ini ‘The King‘s Man’ Tayang di Seluruh Bioskop Indonesia

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone, Andi Abu Bakar, selaku salah satu pemateri dalam diskusi panel Rakortek Percepatan Pelaksanaan PUG yang digelar di Makassar.

Menurut Abu Bakar, kendala dan hambatan dalam menjalankan pengarusutamaan gender tentu saja ada, sehingga diperlukan kemampuan mencari solusi agar kendala itu dapat menjadi kekuatan.

• Baca juga:

  Catat! 20 Oktober, ‘Halloween Kills’ Akan Rilis di Bioskop Indonesia

Salah satu caranya, kata dia, bekerja bersama dan mendapatkan dukungan semua pihak dalam pemerintahan daerah untuk membantu mempercepat pembangunan berbasis gender di wilayah masing-masing.

"Kami mengajak pemerintah daerah lain memiliki komitmen seperti yang dimiliki Kabupaten Bone dalam menjalankan pengarusutamaan gender. Buat strategi sebagai komitmen, gandeng OPD dan SKPD lain," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bone menyadari bahwa jika sumber daya hanya diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyukseskan semua program PUG, pasti mengalami kendala yang sangat berat.

"Namun apabila terjalin sinergitas dengan seluruh perangkat daerah, saya kira tidak ada lagi masalah," kata Abu Bakar.