Putusan MK Wajibkan Sekolah Swasta Gratis? Ini Respons Pemerintah Menurut PCO

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang pembebasan biaya pendidikan di sekolah swasta. 

Kajian ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan negara dan kemampuan anggaran pendidikan nasional.

Hasan, saat menanggapi pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara Public Hearing di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan tersebut dan belum dapat memberikan tanggapan secara rinci.

• Baca juga:

  Pemerintah Akan Masukkan Revisi UU Cipta Kerja ke Prolegnas Prioritas

“Saya tadi sudah katakan, itu coba cek juga dulu ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kita juga belum baca keputusannya,” ujar Hasan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menentukan sikap setelah memahami isi dan implikasi dari putusan tersebut.

• Baca juga:

  Relaksasi Pajak DKI Jakarta 2025: Ringankan Warga, Dukung Dunia Usaha

“Nanti kita tentu minta petunjuk dan arahan dari Presiden juga,” katanya menambahkan dikutip Antara.

MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi atas Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Putusan ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

• Baca juga:

  Pemprov DKI Siapkan Rp90 Miliar untuk Sekolah Swasta Gratis

Gugatan tersebut diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga warga negara dan dibacakan pada Selasa (27/5/2025).

MK menilai pembatasan pembiayaan hanya untuk sekolah negeri menciptakan kesenjangan akses, terutama karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

MK menegaskan bahwa negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar tanpa diskriminasi, sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Sementara itu, sejumlah kalangan telah menyambut baik putusan MK tersebut. namun menekankan pentingnya kejelasan teknis dan dukungan anggaran jika ingin direalisasikan secara luas tanpa mengganggu kualitas layanan pendidikan.