-
-
-
Loading
Loading
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran Pimpinan DPR RI saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menilai, langkah tersebut perlu melalui kajian mendalam, terutama terkait rekam jejak sang mantan presiden.
“Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut Puan, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia menekankan pentingnya proses telaah yang objektif sebelum memutuskan apakah Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional.
“Hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat, termasuk kapan waktu yang tepat,” lanjutnya.
Seperti diketahui, Kementerian Sosial RI tengah mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini. Dari daftar tersebut, muncul beberapa nama besar, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Selain keduanya, sejumlah tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama karismatik asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, serta dua jenderal TNI (Purn) — M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Kementerian Sosial juga mengajukan nama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah, yang dikenal karena perjuangannya menegakkan keadilan bagi kaum pekerja dikutip Antara.
Wacana ini pun memantik perbincangan publik, terutama karena nama Soeharto kerap menimbulkan pro dan kontra dalam sejarah politik Indonesia. Puan menegaskan, apapun hasilnya nanti, proses penentuan gelar pahlawan harus tetap berlandaskan pada penilaian objektif atas jasa dan rekam jejak tokoh yang diusulkan.
