Ramai Disorot, Istana Jelaskan Posisi Duduk Prabowo-Gibran saat Sidang Kabinet

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Senin (20/7/2026), menjadi perhatian publik. Keduanya tidak duduk berdampingan seperti yang biasa terlihat dalam berbagai agenda kenegaraan.

Menanggapi sorotan tersebut, Istana Kepresidenan memastikan tidak ada persoalan apa pun di balik pengaturan tempat duduk itu. Semuanya disebut semata-mata karena kebutuhan teknis jalannya sidang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo membutuhkan tata letak ruangan yang mendukung penyampaian materi secara lebih efektif. Dalam sidang tersebut, Presiden memaparkan banyak program pemerintah yang disertai data dan menggunakan teleprompter sebagai alat bantu presentasi.

• Baca juga:

  Prabowo Ungkap Alasan Gelar Sidang Kabinet Pertengahan Tahun, Jadi Momen Evaluasi Kinerja Pemerintah

"Karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program yang didukung data-data, maka kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang kemudian menjawab pertanyaan mengenai layout," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Prasetyo, posisi Presiden yang berada di tengah ruangan merupakan bagian dari pengaturan teknis agar penyampaian materi berjalan optimal. Sementara posisi Wakil Presiden di barisan Menteri Koordinator tidak memiliki makna lain di luar kebutuhan tersebut.

• Baca juga:

  Gerindra Bantah Isu Rapat Pengawasan Wapres Gibran, Tegaskan Fokus ke Ekonomi dan Pangan Rakyat

"Kalau yang dipertanyakan adalah posisi Bapak Wakil Presiden, menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata," ujarnya.

Istana: Prabowo dan Gibran Tetap Kompak

• Baca juga:

  IKN Disiapkan Jadi Ibu Kota Politik 2028, Wapres Gibran Ajak DPR Ikut Berkantor

Prasetyo juga membantah berbagai spekulasi yang mengaitkan posisi duduk tersebut dengan hubungan Presiden dan Wakil Presiden ataupun anggapan mengenai ketidaksejajaran keduanya.

Ia menegaskan, pemerintahan saat ini justru tengah bekerja secara solid untuk menjalankan program-program prioritas nasional.

"Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kami pada posisi sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional, semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Sidang Kabinet Jadi Momen Evaluasi Semester Pertama

Prasetyo menjelaskan, Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara merupakan agenda rutin setelah berakhirnya semester pertama tahun berjalan. Sidang kabinet paripurna sebelumnya digelar pada 13 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah sekaligus memberikan arahan agar kementerian dan lembaga mempercepat penyelesaian target pada semester kedua.

Selain mengevaluasi kinerja, Presiden juga memaparkan berbagai capaian pemerintahan Kabinet Merah Putih selama sekitar 20 hingga 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Prasetyo, fokus utama Presiden bukan pada tata letak ruang sidang, melainkan pada evaluasi kinerja serta percepatan pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran, yaitu memberikan penilaian, evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih, sekaligus mendorong percepatan program-program prioritas yang masih harus diselesaikan pada semester kedua," ujarnya dikutip Antara.

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada susunan tempat duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Presiden Prabowo duduk sendiri di kursi bagian depan menghadap jajaran menteri, sementara Wakil Presiden Gibran berada di barisan Menteri Koordinator, tepat di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Penataan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi yang akhirnya dijelaskan langsung oleh pihak Istana sebagai kebutuhan teknis pelaksanaan sidang.