Keterbelahan Dukungan Masyarakat ke Kedua Capres, Secara Politis-Ideologis Patut Diwaspadai

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Panasnya suasana politik dan mengerasnya keterbelahan masyarakat dalam dua arus dukungan kepada dua kandidat Presiden secara politis dan ideologis patut diwaspadai.

Hal tersebut ditegaskan Seknas Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Veronika Wiwiek Sulistyo dalam gelaran diskusi bertajuk "Mengawal Pancasila, Menalaah Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pemilu Serentak 2019 " yang berlangsung di Gedung Yustinus, Unika Atma Jaya, Jakarta, Sabtu (6/4/2019). 

Menurut Veronika di masyarakat, keterbelahan arus dukungan ini secara sosial politik perlu dicermati karena adanya dorongan penguatan politik identitas yang dikemas retorika 'etnik religius'. Sebab, di balik itu tampak adanya suatu upaya untuk membelah masyarakat di grassroot menjadi dua kubu yang saling berhadapan dan saling bermusuhan dengan latar belakang masalah keagamaan.

• Baca juga:

  Dicari, Pemimpin yang Melayani

Hal ini kata Veronika tentunya merupakan potensi ancaman bagi masyarakat bangsa dan negara yang berdasarkan ideologi Pancasila.

Lanjut Veronika, masyarakat ternyata lebih peduli pada isu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dibanding isu Pemilihan Legislatif (Pileg). Ini dikarenakan Pilpres kali ini hanya diikuti dua pasangan Capres-Cawapres, yakni Joko Widodo -Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandi Uno, sehingga dinamika gelombang arus dukungan masyarakat pun terbelah kepada dua kandidat ini.

• Baca juga:

  Jelang Dilantik, Zohran Mamdani Tegaskan Komitmen Lawan Islamofobia di New York

"Rakyat Indonesia pada pilpres ini tidak hanya sekadar memilih Presiden atau Wakil Presiden akan tetapi sesungguhnya berada dalam situasi "pertarungan" sengit antara mereka yang setia mengawal dan mempertahankan negara berdasarkan Pancasila. Juga mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi asing "Khilafah","tandas Veronika.

Jadi sambung Veronika, karena itulah maka kontestasi yang terjadi di lapangan menjadi bersifat sangat keras dalam kondisi 'to be or not to be'.

• Baca juga:

  Kritisi Janji Politik Bupati Sikka, Endi Jaweng: RPMJD Dokumen Politik, Bisa Ditagih Nanti 2023

Menanggapi situasi demikian Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) kata Veronika perlu mendalami dan memetakan kondisi ini secara komprehensif.

"Apapun Pemilu ini harus sukses, berlangsung aman, lancar, damai ,jujur dan adil . Karena, stabilitas keamanan dan politik menjadi kuncinya sebagai bagian integral masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, FMKI harus dapat mempersiapkan diri dan mampu memposisikan peran serta melakukan kontribusi secara optimal untuk suksesnya Pemilu tersebut," kata perempuan yang akrab disapa mbak Wiwiek ini.

Veronika juga mengatakan bahwa suhu politik jelang Pemilu serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 cukup panas, meski demikian pesta politik kali terkesan lebih menarik karena pertama kali terjadi di Indonesia perhelatan Pemilu serentak yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten) serta DPD RI.

Bagi FMKI, situasi demikian menjadi injury time menuju hari "H" pemungutan suara pada Rabu 17 April 2019 mendatang.

Diskusi yang digelar FMKI kali ini juga menghadirkan pembicara Prof DR. Muhammad AS Hikam, yang membawakan topik "Perspektif Ancaman terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dan Cara Menghadapinya. Pembicara lainnya adalah Anggoro Kusnanto yang membahas soal "Strategis Potensi Konflik Gangguan Keamanan dan Political Update".