-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi: Pilpres 2019 pasangan Capres-Cawapres 2019. (Riaumandiri)
Oleh: M Sunyoto
SIAPAKAH calon wakil presiden yang akan mendampingi petahana Joko Widodo dalam kontes perebutan kursi RI1 dan RI 2 dalam Pemilihan Presiden 2019? Itulah pertaruhan terbesar yang akan dihadapi Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang telah mendeklarasikan untuk mengajukan kembali Jokowi dalam Pilpres mendatang.
Spekulasi yang bermunculan terkait dengan pertanyaan di atas memperlihatkan bahwa Megawati sebagai penentu akhir pencalonan capres-cawapres pada Pilpres 2019 akan dihadapkan oleh banyak pilihan yang justru menyulitkannya.
Parpol pendukung pemerintah juga berusaha mengajukan kader terbaik mereka untuk menjadi pendamping Jokowi. Parpol paling gencar selama ini untuk menjajakan kader mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.
Para kader PKB menggadang-gadang bos mereka, Muhaimin Iskandar, untuk menyandingkannya sebagai capres mendampingi Jokowi.
Argumen mereka sederhana saja. Jokowi selama ini dipersepsikan oleh lawan-lawan politiknya, seperti politisi Fadli Zon (Gerindra) dan Fahri Hamzah (PKS) sebagai figur yang kurang intim dalam berinteraksi dengan umat Islam. Persepsi itu terus ditiup-tiupkan sekalipun pendekatan atau silahturahim Jokowi kepada ormas-ormas Islam di Nusantara, terutama yang punya watak inklusif seperti Nahdlatul Ulama, cukup intensif.
Dengan didampingi oleh sosok Cak Imin yang punya genealogi kiai di lingkungan kaum santri, serangan terhadap Jokowi dari sisi kekurangintimannya dengan kalangan Muslim akan dengan mudah dipatahkan.
Namun, partai terbesar kedua, Golkar, yang sudah lebih dini memilih Jokowi sebagai capres untuk Pilpres 2019 tak tinggal diam. Kalangan politisi Golkar sudah menggaungkan bos mereka, Airlangga Hartarto, sebagai pendamping Jokowi.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pun sudah secara terbuka menyatakan bahwa Wiranto, yang kini menduduki posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, layak dijadikan sebagai pendamping Jokowi dalam perebutan kuasa eksekutif di Tanah Air.
Tampaknya, preseden pasangan calon presiden dan wakil presiden dari etnis sama-sama Jawa, yang sejak reformasi direpresentasikan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono yang sukses dalam Pilpres 2009 membuat nama-nama seperti Muhaimin, Airlangga dan Wiranto yang ketiganya bersuku Jawa tak menjadi halangan untuk mendampingi Jokowi yang juga beretnis Jawa.
Tentu, elektabilitas Jokowi akan jauh lebih unggul jika Jusuf Kalla, yang non-Jawa, tetap menjadi pendampingnya dibandingkan dengan ketiga sosok berdarah Jawa itu.
Spekulasi lain yang muncul di kalangan pegiat hak asasi manusia, yang merupakan pilihan paling menantang bagi Megawati Soekarnoputri sebagai pengambil putusan akhir sebelum mendaftarkan pasangan calon itu ke Komisi Pemilihan Umum adalah menyandingkan Jokowi dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kini mendekam di penjara dalam kasus penistaan agama.
Pada Pilpres 2014, di kalangan analis politik beredar hipotesis bahwa dipasangkan dengan siapa pun, Jokowi berpeluang menang. Saat itu elektabilitas Jokowi cukup tinggi. Saat ini pun menurut beberapa hasil jajak pendapat, tingkat keberterimaan publik terhadap Jokowi masih di atas pesaing terkuatnya, Prabowo Subianto.
Apakah asumsi menjelang Pilpres 2014 itu masih berlaku? Tampaknya Megawati tak hendak mempertaruhkan keberlanjutan pemerintahan saat ini dengan memilih cawapres yang elktabilitasnya sedang-sedang saja.
Terbukti bahwa menyongsong Pilpres 2014, sekalipun ada anggapan umum bahwa dipasangkan dengan siapa pun Jokowi akan menang, Mega tetap memilih sosok yang pengaruhnya cukup signifikan dalam jagat politik, yakni Kalla.
Yang menarik, ada pula spekulasi bahwa kubu Jokowi untuk memberikan rasa keadilan pada para pendukungnya yang kini berlomba-lomba mengajukan kader mereka masing-masing, tidak akan memilih mereka.
Perempuan? Baik Muhaimin, Airlangga maupun Wiranto tak akan jadi pilihan untuk mendamping Jokowi dalam Pilpres 2019. Lalu siapa yang paling mungkin dipilih? Sri Mulyani Indrawati? Nama ini sempat disebut sebagai sosok yang bisa memantapkan perekonomian Indonesia.
Namun, stigma Sri Mulyani sebagai sosok yang lebih banyak berkiprah dalam ranah ekonomi makro dan cukup kental citranya dengan apa yang diformulasikan dalam jargon neo kapitalisme atau neo liberalisme, kecil kemungkinan kubu Jokowi untuk memilihnya sebagai pendamping dalam perebutan kursi RI 1 dan RI 2 tahun depan.
Menyimak manuver Megawati dalam memilih calon kepala daerah dari kalangan perwira polisi, ada yang mengasumsikan bahwa Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Kepada Badan Intelejen Negara (BIN) boleh jadi akan menjadi alternatif pendamping Jokowi.
Tampaknya, kecuali Ahok, semua nama yang beredar, yang digaungkan untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 adalah sosok-sosok berdarah Jawa, yang sesungguhnya kurang ideal untuk negeri yang multietnis dan iman ini.
Cukup bernyalikah kubu Jokowi memilih Ahok, yang kini sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas vonis dua tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepadanya, sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres 2019?.
Menyimak kuatnya sentimen primordial yang bisa dipolitisasi, pilihan terhadap Ahok sebagai pendamping Jokowi untuk Pilpres 2019 agaknya mendekati mustahil.
Akan afdol jika kubu Jokowi sanggup menemukan sosok yang berjenis kelamin perempuan, berasal dari etnis non-Jawa dan bisa diterima oleh mayoritas parpol pendukung Jokowi untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2019.
Siapakah Srikandi (bukan Satrio) Piningit (semacam kuda hirtam) yang akan menjadi cawapres pendamping petahana itu? Perburuan terhadap sosok inilah agaknya yang perlu dilakukan oleh kubu Jokowi.
