RAPBN 2026 Diproyeksikan Menantang, Ketua Banggar DPR Soroti Tantangan Ekonomi Global dan Domestik

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 berpotensi menjadi salah satu yang paling menantang dalam beberapa tahun terakhir.

Pembahasan awal postur RAPBN 2026 antara Banggar DPR dan pemerintah telah rampung pada Juli 2025 lalu. Hasil kesepakatan ini menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dijadwalkan akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus 2025.

Proyeksi Angka RAPBN 2026

• Baca juga:

  Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Pajak Baru di RAPBN 2026, Fokus pada Reformasi Internal

Berdasarkan kesepakatan awal, pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.800–Rp3.820 triliun. Defisit anggaran diperkirakan berada di level 2,53% dari PDB, atau setara Rp706 triliun.Said Abdullah menambahkan, mengacu pada pengalaman sebelumnya, pemerintah biasanya mengajukan anggaran pada batas atas dari proyeksi yang telah disepakati.

Jika dibandingkan dengan prognosis APBN 2025, proyeksi RAPBN 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2025, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2.865,5 triliun, dengan rincian penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun, serta hibah Rp1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp3.527,5 triliun, sehingga defisit anggaran diperkirakan Rp662 triliun atau 2,78% PDB.

• Baca juga:

  RAPBN 2026 Diproyeksikan Menantang, Ketua Banggar DPR Soroti Tantangan Ekonomi Global dan Domestik

Tantangan Ekonomi Global dan Domestik

Said menilai, kenaikan target pendapatan dan belanja negara ini menjadi tantangan besar, terutama di tengah kondisi global yang kurang bersahabat. Dunia usaha di banyak negara kini menghadapi penyesuaian kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang berdampak luas, sementara konflik geopolitik global belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

• Baca juga:

  APBN 2026: Ini 6 Catatan Ketua Banggar soal Asumsi Makro dan Postur Anggaran

Di dalam negeri, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, terlihat dari perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga harus menutup kekurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp80 triliun akibat hilangnya setoran dividen BUMN pascarevisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.

Strategi Pemulihan dan Program Prioritas

Meski penuh tantangan, RAPBN 2026 diharapkan menjadi pijakan penting untuk memulihkan daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekspor, dan memperluas pasar non-tradisional. Pemerintah juga akan memanfaatkan anggaran ini untuk mendukung program strategis seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Program-program tersebut diyakini mampu menjadi “game changer” dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Saat ini, sekitar 54% angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan SMP ke bawah, sehingga peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan menjadi prioritas.

Peran Swasta dalam Pembangunan

Said mengingatkan bahwa APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah perlu mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang memungkinkan, sehingga investasi swasta dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Investasi swasta adalah kunci. Pemerintah harus membuka lebih banyak peluang kolaborasi untuk mempercepat pembangunan,” tegas Said dalam rilis yang diterima media ini, Senin (11/8/2025).