Prabowo Siapkan Keppres untuk Tuntaskan Utang Proyek Kereta Cepat KCIC, Luhut: Tak Pakai APBN!

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ujar Luhut usai menghadiri acara “1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Pembentukan Tim dan Skema Pembayaran

Menurut Luhut, Keppres itu akan mengatur pembentukan tim khusus yang bertugas menyusun strategi pembayaran utang KCIC. Tim ini akan bekerja bersama Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk merumuskan langkah bersama dalam penyelesaian utang tersebut.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Luhut menambahkan bahwa skema restrukturisasi utang menjadi pilihan utama, meskipun sumber pendanaannya masih dikaji. Salah satu opsi yang dibuka adalah menggunakan dividen BUMN, tanpa melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan pihak China karena saya dari awal mengerjakan itu,” jelas Luhut.

• Baca juga:

  Whoosh Jadi Proyek Besar, Dubes China Anggap Negosiasi Utang sebagai Hal Wajar

Transportasi Publik Memang Tak Dirancang untuk Untung

Luhut juga mengingatkan bahwa transportasi publik tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan. Hampir semua negara memberikan subsidi bagi sistem transportasinya, asalkan dilakukan secara efisien dan terukur.

• Baca juga:

  Luhut Rencanakan Peluncuran LRT Jabodebek pada Hari Kemerdekaan

“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan. Selalu butuh subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” katanya.

Proses Kajian dan Evaluasi Internal

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa penyelesaian utang KCIC masih dalam tahap evaluasi internal. Belum ada komunikasi formal dengan pihak mana pun, termasuk Kementerian Keuangan.

“Proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Kami akan duduk bersama dengan kementerian terkait sebelum hasilnya diumumkan ke publik,” jelas Rosan.

Senada dengan itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebutkan dua skema yang tengah dikaji:

1. Penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan, dan
2. Pengambilalihan infrastruktur proyek oleh negara sehingga menjadi aset nasional, seperti model kepemilikan pada industri perkeretaapian di negara lain.

Investasi Jumbo dan Utang ke China

Sebagai catatan, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen dibiayai lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

Dengan terbitnya Keppres baru, pemerintah diharapkan bisa menuntaskan persoalan utang proyek strategis ini tanpa membebani APBN, sekaligus memastikan keberlanjutan operasional transportasi massal modern pertama di Indonesia tersebut.