-
-
-
Loading
Loading
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan keterang pers. (Humas Kemen UMKM)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa sejak awal Juni 2026 mulai menimbulkan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat kegiatan usaha, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat secara luas.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang bergantung pada listrik untuk menjaga kualitas produk dan kelangsungan operasional bisnis. Ketika listrik padam, kerugian langsung sulit dihindari.
"Misalnya pedagang es. Saat listrik mati, es menjadi cair dan tidak bisa dijual. Begitu juga pelaku usaha makanan beku atau frozen food. Dampaknya meluas ke berbagai sektor," ujar Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Maman mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena efek sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dapat menjalar ke berbagai lapisan masyarakat. Ia pun meminta PT PLN (Persero) segera memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara yang menjadi sumber energi utama bagi sejumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa.
Menurutnya, jika manajemen pasokan tidak dibenahi, risiko terjadinya pemadaman besar atau blackout seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu bisa kembali berulang.
"Potensi blackout masih bisa terjadi apabila supply chain management yang ada tidak segera ditata dan diperbaiki secara menyeluruh," tegasnya dikutip Antara.
Baca juga:
PLN Ungkap Dua PLTU Besar di Jawa Alami Gangguan Teknis, Pemadaman Bergilir Masih TerjadiSenada dengan Maman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Pemerintah, kata Airlangga, telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran direksi PLN guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan dalam bulan Juni," ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kendala pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukanlah masalah baru. Situasi serupa pernah terjadi pada tahun 2022 sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar kejadian yang sama tidak terulang.
Bahlil mengungkapkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang memasok sekitar 180 hingga 190 juta ton batu bara setiap tahun.
Ia juga menyebut PLN telah mengikat kontrak pasokan sebesar 134 juta ton untuk satu tahun penuh. Dengan kondisi tersebut, menurutnya seharusnya tidak ada persoalan serius terkait ketersediaan batu bara pada pertengahan tahun ini.
"Secara kontrak sebenarnya tidak ada masalah. Pasokan yang sudah dikontrak mencapai 134 juta ton untuk satu tahun, sementara saat ini baru memasuki bulan Juni," kata Bahlil.
Namun, persoalan listrik di Pulau Jawa ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh pasokan batu bara. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mengalami gangguan teknis sehingga keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
Gangguan pada pembangkit yang dikelola Independent Power Producer (IPP) tersebut menyebabkan pasokan daya berkurang dan memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
PLN, lanjut Darmawan, telah menerjunkan tim teknis untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan sistem kelistrikan.
"Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas gangguan yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa," ujarnya.
Pemadaman listrik yang berkepanjangan menjadi pengingat penting bahwa keandalan pasokan energi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku UMKM, listrik bukan sekadar kebutuhan pendukung, melainkan urat nadi yang menentukan kelangsungan usaha dan pendapatan sehari-hari.
